REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sikap tegas dilontarkan Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi saat menyampaikan orasinya terkait beredarnya Surat Keputusan (SK) pengusungan Ridwan Kamil sebagai calon yang diusung Golkar. Bahkan, Dedi sempat mencurahkan isi hatinya di hadapan ratusan kadernya, Selasa (26/9). Dedi mengancam mundur dari jabatan strategis tersebut jika surat keputusan pengusungan dirinya sebagai bakal calon Gubernur Jabar tidak dikeluarkan partainya.

Menanggapi kondisi ini, PDIP Jabar sebagai partai koalisi Golkar, menyerahkan proses sepenuhnya pada Golkar. "Iya terkait dengan dinamika yang ada di Golkar, saya kira itu dapur mereka. Dan tentunya keputusan apa pun yang diputuskan Golkar kita harus menghargainya," ujar Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana saat dihubungi wartawan, Rabu (27/9).

Menurut Abdy, Golkar dan partainya sama-sama partai yang tidak bisa intervensi. "Kalau itu yang terjadi ya internal saja mereka," katanya.

Terkait apakah PDIP akan menerima Dedi Mulyadi, Abdy mengatakan, partainya dengan tangan terbuka menerima Bupati Purwakarta tersebut. Sebab, PDIP sendiri sebagai partai tidak pernah membedakan status, agama, dan golongan tertentu.

"Terkait dengan PDIP menerima? Ya tentunya kami terbuka bagi siapa pun yang ingin menjadi anggota. Karena PDIP mempunyai watak kerakyatan tanpa membedakan status usia, usia agama, dan golongan," katanya.

Begitu juga, kata dia, kalau kemudian Dedi Mulyadi ingin ke PDIP itu haknya. Karena PDIP, menerima siapa pun. Namun,untuk pengusungan sebagai calon gubernur, tentu saja ada mekanisme yang harus ditempuh.

"Kita kan partai yang bisa mengusung sendiri. Ada mekanismenya. Tentunya kang Dedi juga sudah memiliki langkah-langkah politik yang tentutnya sebagai ketua partai harus bisa saling menghormati," kata Abdy. Dengan kondisi tersebut dia yakin Dedi memiliki juga strategi untuk ke depan mengenai sikapnya di Pilgub Jabar.

Pasca-gonjang-ganjing internal Golkar, diakui Abdy, Dedi memang terus melakukan komunikasi politik dengan partainya. Namun komunikasi politik dilakukan secara informal dan tidak mengarah pada keputusan strategis dua partai.

"Saya kira kalau komunikasi formal belum. Tapi kalau informal masih. Bagi PDIP sebagai partai tentunya kita punya strategi tetap jalan. Mungkin dua hari ke depan kita akan ngobrol lagi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika