Jumat 29 Sep 2017 20:09 WIB

Status Tersangka Setnov Batal, DPP Golkar Tetap Rapat Pleno

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andri Saubani
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tanjung bersama dengan Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Ketua Umum Harian DPP Golkar Nurdin Halid menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertamuan di kediaman Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar BJ Habibie, Jakarta, Senin (23/7).
Foto: Republika/Prayogi
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tanjung bersama dengan Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Ketua Umum Harian DPP Golkar Nurdin Halid menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertamuan di kediaman Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar BJ Habibie, Jakarta, Senin (23/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan praperadilan yang menganulir penetapan status tersangka terhadap Ketua Umum Partai Golkar Setya Nobanto tidak serta merta mempengaruhi dilakukannya Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Hal ini berkaitan rapat membahas jawaban Novanto atas rekomendasi nonaktif dan penunjukan pelaksana tugas ketua umum.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Partai Golkar Yorrys Raweyai saat ditanyai sebelum keluarnya putusan praperadilan Novanto."Pokoknya hari Senin (2/10) kita harus rapatkan tapi tidak menutup kemungkinan mereka akan gagalkan kayak tadi malam kan mereka rapat Anda mau menang Anda harus tahu kekuatan dan kelemahan lawan," ujar Yorrys di sela-sela acara Rapat Koordinasi Teknis Korbid Kepartaian Partai Golkar di Slipi, Jakarta, pada Jumat (29/9).

Menurutnya, ada dua pilihan bagi Novanto untuk mundur terhormat dengan nonaktif sendiri atau dengan melalui mekanisme organisasi. Karenanya, ia mengatakan Novanto diberi waktu untuk menjawab hingga Senin (2/10).

Ini juga sesuai arahan penugasan yang diberikan kepada Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid untuk menyampaikan hal tersebut kepada Novanto. Namun, diketahui baru Sekjen Idrus Marham yang sudah menemui Novanto  "Hari Senin itu dia harus melaporkan sama sekjen tentang hasil pertemuan mereka. itu aja mekanisme begitu," ujar Yorrys.

Menurutnya, jika hingga Senin, Novanto tak memberikan jawaban, DPP akan mengambil alih atas rekomendasi tersebut. Ia juga mengklaim pengambilan tersebut didukung oleh jajaran DPD Partai Golkar. "Yaudah kita ambil alih keputusan DPP didukung oleh DPD-DPD," ujarnya.

Bahkan jika langkah tersebut ditempuh, DPP Golkar telah menyiapkan sosok Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar Airlangga Hartanto sebagai Plt Ketum menggantikan Novanto. "Kan itu langsung nanti pleno itu menetapkan Airlangga menjadi plt (pelaksana tugas ketua umum) sudah," ujarnya.

Menurutnya, alasan nama Airlangga dipersiapkan sebagai Plt Ketum Golkar, karena Yorrys menilai sosok Airlangga yang paling diterima mayoritas jajaran Partai Golkar. Sementara terkait kesanggupan Airlangga, Yorrys juga meyakini yang bersangkutan bersedia. "Orang dia yang kita tunjuk, terus tanya Airlangga bagaimana. Dia kan yang paling diterima semua," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement