REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Sejumlah elemen masyarakat yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), tengah mempersiapkan diri menggelar acara nonton bareng (nobar) film Pengkhianatan G30S/PKI pada Sabtu (30/9) malam. Kalangan remaja, organisasi masyarakat, partai politik, hingga Komando Resor Militer, dengan penuh semangat mengumumkan penyelenggaraan 'tradisi' yang sempat tak terdengar gaungnya pascareformasi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Suruji mengapresiasi digelarnya nobar film Pengkhianatan G30S/PKI. Menurut Suruji, hal ini penting bagi para generasi muda untuk tahu sejarah kelam bangsa Indonesia. "Enggak ada masalah, dulu malah diharuskan nonton. Itu bagus supaya anak-anak tahu sejarah, tidak ada yang perlu dipermasalahkan," ujar Suruji kepada Republika.co.id di Mataram, NTB, Sabtu (30/9).
Suruji melanjutkan, generasi muda harus tahu tentang kisah pengkhianatan PKI yang terjadi secara berulangkali, disertai kekejaman yang dilakukan kepada para ulama, kiai, dan tuan guru. "Jangan ada kesempatan berikutnya bagi PKI (untuk) bangkit kembali," lanjut Suruji.
PKI, Suruji mengatakan, sudah sangat jelas bertentangan dengan ideologi dasar negara, Pancasila. Upaya PKI yang hendak menggantikan dasar negara merupakan hal yang tidak bisa ditolerir. Suruji menilai heran dengan 'ribut-ribut' akan konten dalam film tersebut yang banyak dibilang tidak sesuai kejadian sebenarnya, hingga adegan keji yang teramat vulgar.
"Kenapa kok sekarang kita baru mengatakan (vulgar), kan dari dulu anak-anak sekolah sudah nonton," ucap Suruji.
Suruji justru mempertanyakan pihak-pihak yang mempertanyakan akan penayangan film ini. Suruji juga mengimbau kepada para pelajar di NTB untuk ikut nobar film Pengkhianatan G30S/PKI pada malam ini. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB juga tidak menerima surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perihal pelarangan pelajar menonton film ini. "Tidak ada surat resmi dari Mendikbud soal film Pengkhianatan G30S/PKI," kata Suruji menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika