REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengharapkan semua pihak untuk tidak bicara dahulu terkait dengan isu impor senjata.
"Untuk masalah isu soal senjata saya sudah minta semua pihak supaya tidak bicara dulu ya. Kita selesaikan di dalam, sementara kita akan selesaikan," kata Wiranto seusai menghadiri rapat kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (2/10).
Wiranto mengatakan, dirinya akan mengelar rapat esok hari dengan mengundang seluruh pihak. "Rencana rapat besok semua saya undang. BIN, Kapolri, Panglima TNI, kemudian dari Menteri Pertahanan, dari PT Pindad, Bea Cukai dan sebagainya," katanya.
Seperti diketahui senjata Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter sebanyak 280 pucuk lengkap dengan 5.932 butir peluru masuk ke Bandara Soekarno Hatta pada Jumat (29/9) malam dan kini masih berada di Gudang Kargo Bandara Soekarno-Hatta.
Polri mengakui bahwa senjata-senjata itu adalah milik Polri yang dikirim menggunakan maskapai asal Ukraina dan diimpor oleh PT Mustika Duta Mas Senjata itu, dibeli melalui mekanisme lelang sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.
Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasist senjata itu sudah dikaji oleh Irwasum Polri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengiriman senjata itu hanya berselang beberapa hari setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan informasi intelijen yang diperolehnya khususnya terkait pernyataannya mengenai impor 5.000 senjata api ilegal.
Namun pihak kepolisian membantah bahwa senjata tersebut ilegal karena sudah diimpor tiga kali yaitu pada 2015, 2016 dan 2017. "(Impor senjata) bukan masalah sebenarnya, hanya perlu kita koordinasikan dengan lebih teliti, lebih jelas dan kita putuskan dalam suatu keputusan yang tidak melanggar UU. Tapi saya sudah meminta supaya isu soal senjata sudah selesailah. Nanti saya akan sampaikan ke publik soal hasil rapat koordinasi," tambah Wiranto.
Ia pun menjamin peristiwa itu tidak akan mengganggu kondisi keamanan nasional. "Presiden selalu mengarahkan bahwa kita bangun adalah rasa aman, damai, kondusif di masyarakat karena kita banyak tugas, banyak pekerjaan, banyak kegiatan-kegiatan politis yang akan kita hadapi. Pilkada, Pilpres 2019, itu semuanya memerlukan satu kondisi yang cukup kondusif," tambah Wiranto.
Dari kondisi yang aman tersebut diharapkan akan lahir pemimpin daerah yang baik, berkompetensi andal hingga membantu pembangunan nasional yang modern dengan baik. "Kita berusaha menepis, menghindari isu-isu yang tidak perlu, yang menghabiskan energi kita. Isu-isu yang hanya membuat satu sama lain berselisih, kita menghindari dari bidang politik, hukum dan keamanan selalu akan kita jelaskan dengan gambalng ke masyarakat. Kita juga terus menerus untuk melakukan langkah-langkah komunikasi yang baik untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang merugikan kita," jelas Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika