Selasa 10 Oct 2017 12:38 WIB

Djarot Ancam Sanksi Pedagang yang Jual Beras di Atas HET

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Andi Nur Aminah
Aktivitas jual beli beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta (ilustrasi)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Aktivitas jual beli beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang tidak menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan. Djarot mengancam akan memberi sanksi dengan mengeluarkan pedagang yang berani memainkan harga.

"Siapapun yang bermain-main, yang nakal, yang mempermainkan harga apalagi yang memalsukan beras maka dia harus keluar dari food station ini," kata dia di Pasar Induk Beras Cipinang, Selasa (10/10).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melakukan operasi pasar menggunakan cadangan beras pemerintah di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Hal itu dilakukan dalam rangka mengatasi kelangkaan beras medium di Jakarta.

Operasi pasar digelar mulai Oktober 2017 hingga Maret 2018 dengan rencana distribusi sebanyak 75 ribu ton. HET untuk beras operasi pasar sebesar Rp 8.100 per kilogram.

Operasi pasar di DKI Jakarta akan disalurkan oleh PT Food Station Tjipinang Jaya selaku BUMD pangan milik Pemprov DKI Jakarta. Mereka bekerja sama dengan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pengusaha Beras dan Penggilingan Padi Indonesia (Perpadi) DKI Jakarta.

Djarot mengatakan, operasi pasar ini dimaksudkan untuk menstabilkan harga pangan. Kestabilan harga pangan di Jakarta, menurutnya, akan berdampak terhadap stabilitas harga pangan nasional. Jakarta juga harus mampu memastikan stok pangan cukup untuk mengendalikan inflasi.

"Supaya tidak ada lagi mafia dan kartel yang bermain yang memanfaatkan ini dan kemudian memotong dan membikin harga pangan tidak stabil. Maka itu perlu ketegasan, butuh keberanian dan butuh komitmen," ujar dia.

Dalam pelaksanaan, PT Food Station berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan DKI Jakarta, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta, Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta serta Satgas Pangan untuk pengawasannya.

Direktur Utama PT Food Station Arief Prasetyo Adi mengatakan, PT Food Station merasa perlu untuk melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan operasi pasar tahun ini. Operasi pasar ini berupaya menjaga stabilitas, stok maupun harga komoditi bahan pokok khususnya beras.

Arief menjelaskan, pelaksanaan operasi pasar kali ini menyertakan sejumlah aturan yang menuntut adanya pertanggungjawaban dari pedagang untuk memastikan operasi pasar dilaksanakan sesuai aturan yang ditetapkan. "Nanti ada tim yang akan mengecek dan melakukan pengawasan," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement