REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pembicaraan persatuan antara dua faksi Palestina yang saling bermusuhan yakni Hamas dan Fatah, di Kairo, mulai berlangsung pada Selasa, (10/10). Seorang tokoh Hamas mengatakan, sangat berharap kedua pihak menyepakati peta jalan menuju rekonsiliasi.
Partai Fatah yang didukung Barat kehilangan kendali atas Gaza setelah Hamas--yang dipandang kelompok teroris oleh Barat dan Israel--menguasainya dalam pertempuran tahun 2007. Tetapi bulan lalu, Hamas setuju menyerahkan kekuasaan di Gaza kepada pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas yang didukung Fatah dalam sebuah persetujuan yang dimediasi oleh Mesir.
Kairo menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan pembicaraan tiga hari pekan ini mengenai implementasi dari langkah-langkah lebih lanjut menuju persatuan. "Kami bertemu di Kairo dengan penuh harapan membahas sebuah peta jalan menuju rekonsiliasi nasional," kata Izzat Reshiq, delegasi senior Hamas dalam kicauannya di Twitter.
Azzam Ahmad, salah seorang pemimpin delegasi Fatah, mengatakan, perundingan-perundingan juga akan mencakup tugas kementerian-kementerian di Gaza. Kepala Intelejen Palestina yang sekutu dekat Abbas, Majed Faraj, juga ikut dalam delegasi itu.
Isu ketiga yang akan dibahas ialah nasib 40 ribu hingga 50 ribu pegawai Hamas yang dipekerjakan sejak tahun 2007. Tokoh yang memimpin delegasi Hamas ialah Saleh Arouri, wakil ketua kelompok itu.
Keamanan akan menjadi fokus utama dalam perundingan tersebut, termasuk kemungkinan pengerahan 3.000 perwira Fatah yang akan bergabung dalam pasukan kepolisian Gaza nanti, memulihkan banyak pengaruh Abbas di Gaza dan mengurangi cengkeraman Hamas di kawasan tersebut.
Ahmad dari Fatah mengatakan Rafah, satu-satunya perbatasan Gaza dengan Mesir dan pernah menjadi pintu utama ke dunia bagi 2 juta orang, sebaiknya dikelola para pengawal kepresidenan Abbas dengan supervisi dari lembaga perbatasan Uni Eropa menggantikan para pegawai yang terkait Hamas.
Dia mengatakan, pemerintah akan bekerja merampungkan pengaturan dalam satu atau dua pekan ke depan untuk perlintasan Erez dan Kerem shalom.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah memperingatkan pihak Palestina terhadap "rekonsiliasi palsu", dengan mengulangi pernyataan tuntutan Israel bagi pembubaran faksi militer Hamas. Hamas mengatakan, faksi itu tidak masuk dalam pembahasan.
Kabinet pemerintah Palestina dukungan Fatah yang berkedudukan di Tepi Barat juga mengatakan, pihaknya berharap pembicaraan Kairo akan berhasil. "Kabinet berharap sesi dialog nasional di Kairo akan berhasil mencapai rekonsiliasi dan menyatukan kembali tanah air. Kabinet menyatakan kesiapan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan penuh di Jalur Gaza segera faksi-faksi itu mencapai persetujuan."
Penyerahan kekuasaan administratif merupakan perubahan besar yang dialami Hamas, yang sebagian disebabkan oleh ketakukan potensi isolasi politik dan finansial kelompok itu setelah pendonor utamanya Qatar mengalami krisis diplomatik besar dengan para sekutu kuncinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika