REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPD Partai Golkar Jabar dan DPD PDIP Jabar, sepakat membangun koalisi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tingkat kabupaten/kota dan pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar 2018. Namun, kedua partai itu pun membuka kesempatan kepada partai lain yang ingin bergabung, dengan syarat tidak mengajukan nama untuk Pilgub Jabar.

"Untuk Pilkada di kabupaten/kota, dari 16 minimal bisa koalisi di 12 Pilkada. Ya, insya allah bisa semuanya ke 16 nya," ujar Ketua DPD PDIP Jawa Barat, TB Hasanudin usai menggelar pertemuan dengan Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi di kantor DPD PDIP, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (13/10).

Dalam pertemuan itu, hadir juga seluruh petinggi kedua partai di Jawa Barat tersebut. Hasanudin mengatakan, keputusan koalisi ini didasari adanya kesepahaman antara PDIP dengan Golkar pada Pilgub Jawa Barat 2018. Sebelum sepakat berkoalisi di pilgub, telah sepakat untuk berkoalisi dengan Golkar pada Pemilihan Bupati/Wali Kota 2018.

"Untuk pilgub, kami sepakat dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas berkoalisi bersama Partai Golkar," kata Hasanudin.

Namun, Hasanudin mengaku, koalisinya ini belum membahas kandidat yang akan diusung pada Pilgub Jawa Barat 2018. PDIP, akan menunggu arahan DPP di Jakarta terkait calon yang akan diusung. "Siapa nomor 1 dan 2, akan diputuskan DPP. Buat kami, kami taat terhadap apapun yang diputuskan DPP," katanya.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi, kesepakatan koalisi ini tidak hanya sebatas kebutuhan politik jelang Pilgub Jawa Barat 2018. Namun, yang tidak kalah penting dari kerja sama ini adalah adanya kesamaan ideologi di antara kedua partai. "Kerja sama ini bukan sekedar politik, tapi ideologi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika