REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak untuk terus melanjutkan kesepakatan nuklir Iran. Menurutnya Iran telah melanggar kesepakatan tersebut dengan mengembangkan nuklirnya untuk kepentingan militer.
Sejak tercapainya kesepakatan nuklir Iran pada 2015 lalu, Kongres AS mewajibkan presiden untuk mengesahkan kembali kesepakatan tersebut setiap 90 hari sebagai bukti bahwa Iran melaksanakan janjinya. Sejak menjabat sebagai presiden AS, Trump telah dua kali mengesahkan kesepakatan nuklir tersebut. Namun ia menolak melakukan hal ini untuk yang ketiga kalinya. Adapun batas waktu pengesahan kembali kesepakatan nuklir tesebut akan jatuh pada Ahad (15/10) mendatang.
Trump menuding Iran telah melanggar kesepakatan tersebut dengan mengembangkan senjata nuklir berbahaya. Selain itu, ia menyebut Teheran telah mensponsori gerakan terorisme.
"Kami tidak akan menyusuri jalan yang telah diperkirakan kesimpulannya yakni lebih banyak kekerasan, lebih banyak teror dan ancaman nyata pelarian nuklir Iran," ujar Trump pada Jumat (13/10), seperti dikutip laman BBC.
Dengan keputusan Trump tersebut, Kongres AS memiliki waktu 60 hari untuk memutuskan apakah akan membatalkan kesepakatan nuklir dengan menjatuhkan sanksi kepada Iran. "Jika kita tidak bisa mencapai solusi dengan Kongres dan sekutu kita, maka kesepakatan akan dihentikan. Ini sedang dalam peninjauan terus menerus dan partisipasi kita (dalam kesepakatan nuklir) bisa dibatalkan oleh saya, sebagai presiden, kapan saja," ujar Trump.
Kesepakatan nuklir Iran adalah sebuah kesepakatan antara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, ditambah Jerman dan Uni Eropa dengan Iran. Kesepakatan ini ditandatangani pada Oktober 2015 dan dilaksanakan pada awal 2016.
Kesepakatan ini tercapai melalui negosiasi panjang dan alot. Tujuan dari kesepakatan ini adalah satu, yakni memastikan bahwa penggunaan nuklir Iran hanya terbatas pada kepentingan sipil dan bukan untuk keperluan militer. Imbalannya adalah sanksi dan embargo ekonomi terhadap Teheran akan dicabut.
Iran pada awalnya bersikukuh bahwa negaranya tidak memiliki tujuan untuk memproduksi senjata nuklir. Kendati demikian, Teheran akhirnya bersedia untuk tunduk pada kesepakatan tersebut. Iran juga setuju untuk mengurangi jumlah sentrifugal yang mampu memperkaya uranium.
Selepas kesepakatan tersebut, AS mengakhiri beberapa sanksi sekunder terhadap pelaku bisnis non-AS yang melakukan kegiatan komersial dengan Iran. Aset Iran senilai lebih dari 100 miliar dolar AS yang sebelumnya dibekukan juga dikembalikan kepada Teheran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika