REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Data terbaru yg dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka ketimpangan sosial yang terjadi di DKI Jakarta masih tinggi. Berdasarksn data BPS pada Maret 2017 tercatat ketimpangan sosial di DKI sebesar 0,41 persen dari Gini Ratio.

Menurut peniliti di Institute or Deelopment of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudistira Adhinegara ketimpangan sosial di DKI Jakarta adalah masalah spasial yang salah satu penyebabnya karena hunian tempat tinggal.

Program peduli rumah murah layak yang dijanjikan Anies-Sandi, dinilai Bhima sudah bagus. Namun, kata dia, penerapannya perlu diubah, termasuk konsep uang muka atau down payment (DP) rumah nol persen.

"Konsep DP nol persen belum jelas bagaimana penerapannya, apakah masyarakat berpenghasilan 7 juta saja yang bisa mendapatkan 0 persen? atau bagaimana. Jika benar begitu, kelas menengah saja yang bisa menikmati," ujar Bhima kepada Republika.co.id, Selasa (17/10).

Menurut Bhima, lebih baik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru melanjutkan pembangunan rumah susun (rusun). "Uang sewanya tinggi. Warga Jakarta mengeluarkan sampai 50 persen dari rata-rata penghasilannya untuk sewa rumah, kalau disubsidi jadi meringankan," ujarnya.

Karenanya, ia menyarankan program DP rumah nol persen harus diubah konsep ke depannya. Menurutnya lebih baik membangun rusunawa bukan rusunami.

Ikuti Whatsapp Channel Republika