REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan dengan target di bawah rata-rata tingkat kemiskinan secara nasional. Hingga kini, angka kemiskinan di Lampung mencapai 1,1 juta jiwa atau 13,69 persen dari jumlah penduduk.
Kepala Badan Perencanaa Pembangunan Daerah (Bappeda) Taufik Hidayat mengatakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, sekitar 40 persen penduduk di Lampung berada dalam batas rentan kemiskinan, dengan penghasilan per bulan di bawah Rp 500 ribu. Sekitar 35,36 persen berpenghasilan Rp 300 ribu Rp 500 ribu.
"Oleh karenanya, dibutuhkan anggaran besar untuk mengentaskan kemiskinan," kata Taufik, Rabu (18/10).
Dia menjelaskan Kabupaten Mesuji merupakan salah satu kabupaten yang memiliki angka kemiskinan terkecil, namun kurang dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya. Sebaliknya, Kabupaten Lampung Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi karena desil I sekitar 48.965 jiwa penduduk dan desil II sekitar 42.492 jiwa penduduk. "Kita harus mampu menurunkan kemiskinan yang diimbangi dengan peningkatan IPM," ujarnya.
Dalam mengentaskan kemiskinan, Taufik Hidayat menyebutkan terdapat beberapa upaya dan kebijakan dalam mengentaskan yang menyasar ke 40 persen penduduk termiskin (desil I dan desil II). Di antaranya jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perluasan usaha mikro kecil dan menengah.
Pemprov Lampung dan Pemkab/Pemkot se Lampung telah menandatangani perjanjian tentang Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan. Penandatanganan ini dilakukan masing-masing Koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Selasa (17/10).
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri mengatakan semua kabupaten/kota memiliki kewenangan dan kewajiban mengentaskan kemiskinan. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menyamakan dan meningkatkan koordinasi pengentasan kemiskinan," kata Bachtiar, yang pernah menjabat Bupati Tulangbawang Barat.
Bachtiar Basri yang juga Ketua TKPK menjelaskan, dibutuhkan perencanaan pengentasan kemiskinan dan tindak lanjut untuk mewujudkannya. "Kita harus mampu bekerja dalam memberikan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Tanpa tindak lanjut, data yang dimiliki tidak akan berarti," ujarnya.
Ia berharap agar wakil bupati atau wakil wali kota selaku Ketua TKPKD mampu bertanggungjawab menurunkan kemiskinan. "Saya tidak ingin ada yang saling menyalahkan, tetapi kita harus dukung dan tingkatkan tindak lanjut mengentaskan kemiskinan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika