REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi oleh Polri masih menimbulkan perdebatan di sejumlah pihak maupun instansi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun enggan menanggapi komentar perihal pembentukan Densus Tipikor tersebut.

"Saya, (soal) densus tipikor tidak ingin komennnya dorstop seperti ini, karena itu harus dijelaskan secara komprehensif," ujar Tito di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kamis (19/10).

Tito pun enggan menanggapi komentar sejumlah pihak yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pembentukan densus antirasuah itu. Tito lebih memilih berfokus pada persiapan pembentukan densus tipikor tersebut melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang.

"Saya siang ini ada bertemu kepada Menkopolhukam (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan) menjelaskan," ujar Tito.

Terkait sejumlah pendapat tentang densus tipikor ini, Tito berharap agar media tidak memperpanjang polemik mengkonfrontir komentar lain secara sepotong. "Saya tidak ingin, jangan diadu adu saya dengan komen lain yang sepotong. Saya nanti akan beberapa memberikan wawancara khusus," kata Tito.

Sementara, sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla turut melontarkan pendapatnya terkait pembentukan Densus Tipikor ini. Polri dinilainya belum perlu membentuk Densus Tipikor. Menurut dia, saat ini cukup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah cukup untuk memberantas anti korupsi. Sedangkan instansi lainnya sebagai penguat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika