REPUBLIKA.CO.ID, Beberapa waktu lalu, di Institut Pertanian Bogor, Presiden Joko Widodo memproklamirkan sebuah cita-cita. Ia mengatakan ke depan pangan akan menjadi panglima.
Presiden Jokowi meyakini di masa yang akan datang, seluruh negara akan berebut sumber energi dan pangan. Tanpa ketersediaan logistik yang cukup, sebuah negara akan mudah di aneksasi alias ditundukkan. "Siapa yang punya pangan, dia yang mengendalikan," kata Presiden saat orasi pada sidang terbuka "dies natalis" Institut Pertanian Bogor (IPB).
Presiden Jokowi, sebenarnya menyantum kedaulatan pangan sebagai salah satu dari proyek prioritas yang termaktub dalam Nawacita. Kedaulatan Pangan tercantum pada agenda nomor tujuh. Jokowi menyatakan akan menggunakan lima pendekatan dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan.
Pertama, membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan. Kedua, stop impor pangan khusus untuk beras, jagung dan daging sapi. Berikutnya ketiga, stop impor pangan khusus untuk komoditas kedela, bawang merah dan cabai merah. Keempat melakukan reformasi agraria dan terakhir penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani.
Bahkan, Pemerintah dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan memasukkannya dalam Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah 2015–2019. Selain itu pemerintah juga telah membuat peta jalan (roadmap) swasembada pangan 2016-2045. Indonesia di tahun 2045 ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia.
Jokowi, bahkan membedakan antara ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan bukanlah membuat kenyang rakyat dari mana pun sumber pangan itu berasal. Kedaulatan pangan adalah menghasilkan sumber pangan dari tanah sendiri. Artinya seluruh kebutuhan pangan yang selama ini diimpor harus di setop.
Pemerintah pun menaikkan angka anggaran bagi program Kedaulatan Pangan. Dari Rp 63,7 triliun pada tahun 2014 melonjak 52,3 persen mencapai Rp 103,1 triliun pada APBN 2017.
Berdasarkan data Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) anggaran tersebut paling besar tersalurkan kepada peningkatan produksi dan produktivitas pangan. Sebanyak 59,5 persen dari alokasi anggaran Rp 103,1 triliun atau Rp 65 triliun telah digunakan untuk alokasi subsidi pupuk dan subsidi benih.
Sementara pada RAPBN 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program di bidang kedaulatan pangan sebesar Rp 99,1 triliun. Sebesar Rp. 52,3 triliun dialokasikan melalui belanja K/L dan Rp 46,8 triliun dialokasikan melalui belanja non K/L.
Melihat beragam pendekatan tersebut tentu yang menjadi pertanyaan adalah apakah sudah terwujud swasembada pangan sepanjang tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK?
Besarnya angka anggaran dalam peningkatan produksi dan produktivitas pangan, ternyata cukup membawa perubahan. Kementerian Pertanian mencatat produksi 13 komoditas strategis mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, peningkatan produksi yang signifikan antara lain terjadi pada komoditas padi, jagung, cabai dan bawang merah.
Produksi padi selama 2014 tercatat hanya 70,85 juta ton. Tahun berikutnya, produksi komoditas pangan pokok tersebut meningkat menjadi 75,39 juta ton atau naik 6,64 persen. Kemudian, di tahun 2016 meningkat kembali menjadi 79,14 juta ton atau naik 4,96 persen.
Produksi padi dua tahun terakhir (2015-2016) juga mengalami peningkatan sebanyak 8,4 juta ton atau setara dengan Rp 38,5 triliun. Untuk komoditas jagung, produksinya bertambah 4,2 juta ton, senilai Rp 15,9 triliun, selama 2015-2016.
Kenaikan produksi pada cabai dan bawang merah dalam dua tahun terakhir. Produksi cabai pada 2014 lalu hanya mencapai 1,88 juta ton. Angka itu kemudian meningkat menjadi 2,1 juta ton atau naik 3 persen pada 2016. Sementara, produksi bawang merah pada 2014 mencapai 1,23 juta ton, lalu naik menjadi 1,29 juta ton pada 2016, atau meningkat 11,3 persen.
"Capaian-capaian tersebut pun telah membawa Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan pangan yakni tidak impor beras, bawang dan cabai," tutur Amran beberapa waktu lalu.
Selain produk pertanian, Kementan juga mencatat adanya peningkatan produksi protein hewani, yakni daging sapi, telur dan daging ayam. Kenaikan produksi yang signifikan terjadi pada telur ayam, yakni 1,6 juta ton pada 2016, atau meningkat 13,6 persen dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 1,4 juta ton.
Sayangnya, kontribusi sektor pertanian dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu 2003 hingga 2013 mengalami penurunan drastis. Hal ini menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2003 sebesar 15,2 persen berangsur menurun tahun 2013 menjadi 13,5 persen. Semenjak 2017, memang naik sedikit yaitu pada Kuartal II 2017 sektor pertanian menyumbang 13,92 persen.
Sementara Sensus Pertanian 2003 (ST2003, BPS) menunjukkan Rumah Tangga Petani (RTP) semula berjumlah 31,23 juta RTP menurun pada ST2013 menjadi 26,13 juta RTP atau turun 16,3 persen selama sepuluh tahun.
Reformasi agraria
Muara persoalan ini adalah lahan pertanian yang semakin berkurang. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program reforma agraria seluas 9 juta hektare dan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare yang ditargetkan selesai pada 2019.
Darmin menjelaskan tanah yang menjadi objek reforma agraria akan diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dengan sistem kluster. Namun begitu, pemerintah akan mengarahkan agar tanah tersebut digarap untuk menghasilkan produk hortikultura, bukan lagi padi. "Karena kalau produk hortikultura itu sudah pasti hasilnya lebih besar daripada menanam padi," ucap Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika