REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mayjen TNI Wuryanto mengaku belum dapat penjelasan dan menunggu mengenai alasan penolakan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke Amerika Serikat. Sejauh ini belum ada jawaban rinci dan resmi dari Pemerintah AS terkait penolakan tersebut.
"Kami masih belum tahu mengenai alasan penolakan terhadap Panglima TNI masuk ke AS," ujar Wuryanto dalam konferensi pers di Jakarta, Ahad (22/10).
Dia menjelaskan sedianya Panglima TNI berangkat ke Amerika Serikat pada Sabtu (21/10) dengan menggunakan pesawat Emirates dengan jadwal keberangkatan pukul 17.50 WIB. Namun beberapa saat setelah memasuki bandara, Panglima dan rombongannya diberi tahu oleh pihak maskapai mengenai penolakan dari pihak US Custom and Border Protection tersebut.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sedianya akan menghadiri acara para pimpinan angkatan bersenjata membahas organisasi ekstrim atau "Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization" (VEOs) di Washington DC, Amerika Serikat, 23 hingga 24 Oktober.
Ia diundang oleh Pangab Amerika Serikat Jenderal Joseph F Durford Jr. Kemudian, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo membalas surat tersebut dan mengonfimasi kehadirannya sebagai bentuk penghargaan dan perhatian.
"Panglima TNI mengirim surat balasan tersebut karena menghormati Jenderal Joseph F Durford Jr yang merupakan sahabat sekaligus senior Jenderal TNI Gatot Nurmantyo," Kata Kapuspen TNI.
Setelah peristiwa penolakan tersebut, Panglima TNI kemudian melapor kepada Presiden Joko Widodo melalui ajudan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menko Polhukam Wirantoserta berkirim surat kepada Jenderal Joseph F Durfort Jr.
Disinggung mengenai apakah ada berkas penunjang keberangkatan yang belum lengkap, Wuryanto membantah. Wuryanto menjelaskan bahwa semua berkas termasuk visa sudah selesai diurus.
Panglima TNI juga sudah beberapa kali berangkat ke AS. Terakhir pada Februari 2916 dan tidak pernah ada kendala apa pun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika