REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo kembali memberikan isyarat bahwa Kejaksaan Agung (Kejakgung) tidak akan bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.

"Kita (tugasnya) penunggu hasil dari penyidikan mereka di tempat sendiri yakni kejaksaan. Kejaksaan akan memperkuat Satgassus Tipikor yang didirikan sejak awal Januari 2015 dan sekarang sudah bekerja di daerah dan pusat dengan hasil yang menggembirakan," kata Prasetyo, seusai pelantikan enam kepala kejaksaan tinggi (kajati) yang baru dan sejumlah pejabat eselon II di Jakarta, Senin (23/10).

Kendati demikian, Prasetyo mempersilakan Polri untuk membentuk Densus Tipikor tersebut. "Mau pembentukan Densus Tipikor atau apapun densus lainnya, silakan saja itu urusan penyidik Polri," ujarnya.

Prasetyo menyatakan, lembaga kejaksaan maupun Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) tidak berada dalam kapasitas untuk menyetujui atau menerima atau menolak rencana pembentukan Densus Tipikor Polri. "Itu domain dari urusan rumah tangga orang lain yang menyidik tentunya pihak polri kalaupun mereka mendirikan silakan saja. Dan bagi kejaksaan tentunya sudah punya prinsip untuk mengacu pada ketentuan peraturan hukum acara," katanya.