REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie mengusulkan adanya Garis Besar Haluan Daerah (GBHD) yang berlaku untuk tiap-tiap provinsi. GBHD ini nanti bisa menjadi sebagai masukan untuk memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Karena itu penting kita miliki Garis Besar Haluan Daerah," kata Habibie di kediamannya, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/10).

Presiden ketiga RI itu mengatakan, ketika dirinya memimpin bangsa ini, Indonesia bergerak dari era otoriter menjadi demokrasi yang mengandalkan pada sumber daya manusia. Karena itu diberikanlah kebijakan otonomi daerah agar budaya di daerah bisa berkembang. Tetapi, sinergi dengan daerah lain harus tetap dilakukan.

Menurutnya, Indonesia harus berhati-hati dengan perkembangan dunia di era internet saat ini. Banyak budaya dari luar yang belum tentu cocok dengan Indonesia. Di sisi lain, kata dia, perkembangan teknologi tak bisa dilarang dan dibendung.

"Tapi kita bisa tingkatkan ketahanan budaya kita, karena itu kita butuh GBHD," ujarnya.

Jika setiap daerah memiliki GBHD, lanjut Habibie, maka sampai pelosok-pelosok akan memiliki arah yang jelas. Itulah cikal bakal sebagai masukan untuk memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Supaya profesional, kata dia, maka produk hukum dari GBHD adalah pemerintah daerah, DPRD dan dewan riset daerah. Sementara untuk GBHN ada pihak pemerintah pusat, DPR dan dewan riset nasional.

"Di dewan riset daerah dan nasional itu tokoh-tokoh yang mengerti permasalahan. DPR itu tokoh-tokoh yang tahu politik. Yang di daerah tau masalah yang dihadapi, itu harus bersinergi positif," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Habibie menegaskan pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Nasihat itu disampaikannya kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat bersilaturahim ke kediamannya.

"Agar supaya diperhatikan sumber daya manusianya. Cikal bakal masa depan bangsa Indonesia adalah sumber daya manusia," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika