REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyarankan kader Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan untuk mencari organisasi kemasyarakatan lain. "Sudah kami jelaskan, kalau sudah dibubarkan. Silakan mencari organisasi lain yang kira-kira masih kukuh pada ideologi Pancasila, masih setuju pada Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya di Semarang, Rabu (25/10).
Hal tersebut diungkapkannya usai menjadi pembicara pada seminar nasional "Media Sosial Politik" yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Wiranto bersyukur bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas sudah disepakati DPR untuk disahkan sebagai UU dalam rangka mempertahankan ideologi Pancasila.
"Perppu Ormas sudah disepakati DPR dan disahkan. Oleh karena itu, kami bersyukur, sekaligus meyakinkan bahwa dalam rangka mempertahankan ideologi Pancasila mempunyai kekuatan," katanya.
Mengenai pro dan kontra atas Perppu Ormas, dia mengingatkan, untuk tidak mempermasalahkan selama pihak yang menolak dan yang setuju memiliki argumentasi, sebab dalam perpolitikan memang seperti itu. "Dalam politik kan seperti itu, tetapi enggak kemudian membuat kita berjarak karena pendapat yang tidak sama. Tatkala keputusan dibuat maka semua menghormati keputusan itu. Yang penting kan seperti itu," katanya.
Adanya pihak yang menolak dan menyetujui sebuah kebijakan, kata dia, merupakan proses dalam demokrasi, tetapi ketika sudah diambil keputusan maka semua pihak yang sebelumnya berbeda pandangan akan menerimanya. "Keputusan, dalam demokrasi yang kita anut, tatkala keputusan dibuat maka semua menghormati keputusan itu. Yang penting kan seperti itu. Yang menolak dan tidak hanyalah proses," katanya.
Dia mencontohkan, pemilihan bupati, wali kota, hingga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang tentunya tidak mungkin semua orang memilih calon yang sama, tetapi semuanya adalah proses demokrasi. "Sama seperti pemilihan bupati, wali kota, dan presiden. Kan ada yang tidak memilih juga. Namun, tatkala sudah terpilih maka semua loyal pada keputusan itu," tegas Wiranto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika