REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sudah menyiapkan rencana untuk penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rencana itu diproyeksikan untuk jangka panjang agar kejadian serupa tak terulang.

"Ada terobosan menarik tapi kita kan nggak cerita rencana, kita laporkan kalau sudah eksekusi," kata dia di Balai Kota, Senin (30/10).

Menurutnya, penyelesaian kesemrawutan Tanah Abang tak bisa hanya dengan berpikir jangka pendek. Persoalan itu, kata Anies, tidak muncul saat ini saja tetapi sudah bertahun-tahun dan selalu berulang. Perlu ada solusi permanen dan jangka panjang untuk menyelesaikannya.

"Itu kata kuncinya, jangan temporer. Kalau dilakukan untuk jangka pendek kemudian muncul lagi-lagi kan," ujar dia.

Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengatakan, dirinya enggan terburu-buru memutuskan langkah apa yang akan diambil. Kajian akan dilakukan secara terus menerus sebelum benar-benar diterapkan. Dia ingin kajian yang dilakukan sebagai solusi terhadap permasalahan Tanah Abang berbasis data.

Dia mengatakan, kawasan Tanah Abang merupakan lalu lalang sekitar 300 ribu orang per harinya. Artinya, kata dia, di sana ada roda ekonomi yang terus berputar. Sandi ingin penataan UKM di sana bisa dilakukan dengan permanen.

"Kita tidak ingin terburu-buru, Pak Wali (Kota Jakarta Pusat) kita sudah duduk bersama dan berpikir dalam terobosan yang tidak temporer tapi lebih berkelanjutan," ujar dia.

PKL di kawasan Tanah Abang kembali marak dan memenuhi trotoar. Penertiban PKL di Tanah Abang menjadi isu besar di era pemerintahan Jokowi-Ahok. Di awal kepemimpinan mereka, PKL yang memenuhi jalan sebagian besar berhasil direlokasi ke Blok G.

Ikuti Whatsapp Channel Republika