REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Pengadilan Tinggi Australia memiliki dua pilihan, tetap fokus pada hukum atau menimbang alasan lainnya.
Pada akhirnya, pengadilan memilih jalan fokus demi kepentingan kepastian dan stabilitas, yang erat kaitannya dengan larangan konstitusional terhadap warga negara asing untuk duduk di Parlemen Australia. Singkatnya, ketidaktahuan bukanlah pembelaan.
Pasal 44 (i) dari Konstitusi Australia mengatakan, setiap orang, "yang memiliki pengakuan atas kesetiaan, ketaatan, atau kepatuhan terhadap kekuatan asing, atau menjadi subjek atau warga negara dari kekuatan asing ..." tak bisa dipilih sebagai anggota Parlemen atau Senat.
Tujuannya adalah untuk menjauhkan mereka dari loyalitas yang terbagi. Pemerintah Australia berusaha untuk mempertahankan beberapa dari mereka yang dipertanyakan, dan mencoba meyakinkan pengadilan bahwa mereka yang dilahirkan di Australia tak tahu-menahu bahwa mereka memiliki kewarganegaraan ganda, dan tak mungkin memiliki kesetiaan yang terpecah.
Tapi itu tak berhasil.
Pengadilan menemukan bahwa Konstitusi tak menyebutkan klausa itu hanya berlaku pada mereka yang mengetahui bahwa mereka memiliki kewarganegaraan asing.
ABC News: Nick Haggarty
Kenyataannya, pengadilan mengambil pendekatan literal, memutuskan bahwa "stabilitas memerlukan kepastian ... bahwa sejak tanggal pencalonan, seorang kandidat Pemilu memang bisa dipilih untuk melayani, dan duduk di Parlemen Australia".
Dan itulah argumen yang dibuat oleh Tony Windsor, saingan utama mantan Wakil Perdana Menteri Australia -Barnaby Joyce. Hal yang sudah diantisipasi bahwa Windsor akan mengikuti pemilihan sela mendatang, namun mantan anggota Parlemen dari daerah New England ini justru mengumumkan bahwa ia tidak akan maju sebagai kandidat.
Keputusan tersebut sejalan dengan putusan Pengadilan Tinggi sebelumnya dari tahun 1992, yang menetapkan sebuah rezim untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melepaskan kewarganegaraan asing agar memenuhi syarat guna mencalonkan diri ke Parlemen.
Tapi pengadilan telah menjelaskan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku bagi orang-orang yang sudah terpilih.
Kasus ini diperumit oleh keadaan pribadi dari tujuh individu - inilah bagaimana Pengadilan Tinggi Australia merasionalisasi putusannya.
Barnaby Joyce
Barnaby Joyce lahir di Australia, khususnya di Tamworth, New South Wales, namun ayahnya adalah seorang warga Selandia Baru. Ayahnya menjadi warga negara Australia lewat proses naturalisasi pada tahun 1978, dan melepaskan status kewarganegaraannya.
Sayangnya bagi Joyce junior, ayahnya terlambat melepaskan status itu. Itu karena pada saat mantan Wakil Perdana Menteri tersebut lahir, ayahnya masih menjadi warga negara Selandia Baru, begitu pula keturunannya.
Barnaby Joyce tentu saja tidak tahu pasal 44 (i) berlaku untuknya. Tapi itu adalah fakta kewarganegaraannya - bukan pengetahuan tentang hal itu - yang penting setelah keputusan Pengadilan Tinggi pada hari Jumat (27/10/2017), yang menemukan bahwa ia tak bisa dipilih karena ia berkewarganegaraan ganda.
AAP: Mick Tsikas
Matthew Canavan
Matthew Canavan lahir di Australia, begitu pula orang tuanya, membuat kasusnya yang paling rumit. Ia diduga memiliki kewarganegaraan Italia dengan keturunan dari neneknya setelah perubahan undang-undang Italia yang memperpanjang kewarganegaraan menjadi keturunan melalui jalur ayah dan ibu.
Pengadilan mempertimbangkan laporan khusus dari dua pengacara Italia. Hasilnya adalah seseorang harus mengambil banyak langkah untuk mengaktifkan kewarganegaraan Italia mereka, seperti yang dilakukan ibu Senator Canavan, tapi ternyata ia tak melakukannya.
Intinya pengadilan mendapati bahwa kewarganegaraan Italia-nya bersifat "potensial" dan bukan aktual. "Senator Canavan belum mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Italia," kata pengadilan. "Dengan bukti di persidangan, seseorang tak bisa teryakinkan bahwa Senator Canavan adalah warga negara Italia.”
"Bagian penutup dalam laporan bersama menunjukkan bahwa ia bukan warga negara Italia.”
"Mengingat potensi kewarganegaraan Italia lewat garis keturunan diperluas -generasi demi generasi -ke dalam kehidupan publik di tanah adopsi, orang bisa dengan mudah menerima bahwa menurut pandangan hukum Italia, hal itu memerlukan langkah-langkah positif yang disebut dalam laporan bersama sebagai syarat preseden kewarganegaraan."
Jadi ia terhindar dari diskualifikasi.
Scott Ludlam
Mantan senator Partai Hijau, Scott Ludlam, lahir di Selandia Baru, namun tak menyadari dirinya adalah warga negara ganda hingga tahun ini. Ia segera mengundurkan diri dari Parlemen Australia.
Pengadilan setuju dengannya, menemukan bahwa ia tak bisa dipilih ke Parlemen karena larangan terhadap warga negara asing.
AAP: Mick Tsikas
Larissa Waters
Larissa Waters adalah senator Partai Hijau kedua yang mengundurkan diri karena masalah kewarganegaraan. Pemerintah berpendapat bahwa ia terpilih secara sah karena ia warga negara Australia lewat keturunan, meski lahir di Kanada.
Namun Pengadilan Tinggi mendengar bukti bahwa kelahirannya memberinya kewarganegaraan ganda secara otomatis, yang tidak pernah dilepaskan saat ia mencalonkan dan itu telah membuatnya tidak memenuhi syarat untuk duduk di Senat Australia. Ia juga segera mengundurkan diri saat mengetahui masalahnya.
Malcolm Roberts
Senator Partai One Nation ini lahir di India. Tapi darah Wales dari ayahnya-lah yang menyebabkan masalah.
Diskualifikasinya tak mengejutkan setelah pengadilan menemukan di sidang awal bahwa ia tahu setidaknya ada prospek yang masuk akal bahwa ia tetap menjadi warga negara Inggris setelah menjadi warga negara Australia.
Tapi bukan klaim pengetahuannya-lah yang menenggelamkan statusnya, fakta kewarganegaraan Inggris yang ia miliki pada saat pencalonan yang membuat ia didiskualifikasi oleh pengadilan.
ABC News: Nick Haggarty
Fiona Nash
Senator Partai Nasional dan wakil pemimpin Partai National Australia ini juga merupakan warga negara ganda Inggris, dan lahir di Australia, namun orang tua-nya sama-sama dari Skotlandia. "Senator Nash menjadi warga negara Inggris lewat keturunan pada saat lahir," kata pengadilan.
Ketika Undang-Undang Keimigrasian 1971 mulai berlaku, ia memperoleh hak tinggal di Inggris, dan di bawah hukum Inggris, ia menjadi warga negara Inggris pada tahun 1981. Dalam semua tingkatan, ia telah gagal dalam ujian untuk mendapatkan kelayakan tanpa mengetahui bahwa ia adalah warga negara ganda.
Nick Xenophon
Sebelum mencalonkan diri di Parlemen, Nick Xenophon mengira ia telah meninggalkan atau mengambil langkah untuk melepaskan semua kemungkinan kewarganegaraan ganda, yang berasal dari orang tuanya yang warga Siprus dan Yunani.
Tapi ia dirujuk ke Pengadilan Tinggi setelah hal itu ditemukan, dalam kaitannya ketika Inggris mencaplok Siprus, ia memiliki Kewarganegaraan Luar Negeri Inggris.
AAP: Mick Tsikas
Sebuah laporan pakar ke pengadilan mencatat bahwa Dewan Komisaris bahkan tidak mengizinkan seseorang untuk tinggal di Inggris, sebuah elemen yang disadari pengadilan sebagai jantung kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional. Oleh karena itu, pengadilan menemukan Senator Xenophon tidak memiliki kewarganegaraan ganda dengan negara lain, dan terpilih secara sah.
Simak berita ini dalam bahasa Inggris di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika