REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah mempertimbangkan menaikkan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan memperhitungkan tingkat inflasi saat ini.

"Ya, memang tarif sedang dipertimbangkan juga karena kan menghitung inflasi. Ini sudah tiga tahun begitu saja, sedangkan layanan lainnya sudah naik," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/10).

Menurut Wapres, inflasi Indonesia saat ini mencapai 3,7 persen dan defisit BPJS Kesehatan tiap tahun meningkat hingga mencapai Rp 9 triliun. Jika hal tersebut dibiarkan operasional rumah sakit tidak akan bisa berjalan dan semakin membebani pengeluaran pemerintah.

"Kalau rumah sakitnya tidak banyak soal, yang menjadi masalah kan pemerintah karena pemerintah yang menambah, membayar itu kalau BPJS defisit, tapi tentu tidak mungkin dibiarkan kalau defisit, banyak utang, nanti rumah sakit tidak bisa jalan," katanya.

Selain mempertimbangkan kenaikan premi, JK juga mengusulkan layanan BPJS Kesehatan didesentralisasikan ke pemerintah daerah karena selama ini semua kewajiban ditanggung pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah harus ikut bertanggung jawab karena sekarang pemda merasa itu semua ke pusat sehingga Dinas Kesehatan tidak mengontrolnya, apalagi gubernur, bupati tidak mengontrol, jadi banyak juga hal-hal yang tidak sesuai," kata dia.

Menurut JK, melalui desentralisasi layanan, program kesehatan daerah dapat digabungkan dengan BPJS Kesehatan sehingga tidak terjadi dobel anggaran yang pada akhirnya mengurangi defisit.

"Ini sudah dibicarakan di kabinet, nanti akan saya usulkan dibicarakan lagi supaya jangan tiap tahun tinggi terus defisitnya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika