REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sekitar seratus pengusaha yang bernaung di Kamar Dagang Industri (Kadin) Kota Bogor melakukan demo di depan Balai Kota Bogor, Selasa (31/10). Mereka menuntut persaingan usaha untuk pengadaan proyek infrastuktur di Kota Bogor lebih transparan dan sehat.
"Kami kerap tidak mendapatkan informasi dari dinas terkait soal pelaksanaan penunjukan langsung (PL). Makanya ini adalah aksi dari masyarakat jasa kontruksi," ujar Kepala Satuan Tugas (Satgas) Kadin Kota Bogor Agus Lukman, Selasa (31/10).
Salah satu anggota Satgas Kadin Tumpal Panjaitan mengatakan, aksi tersebut merupakan wujud kekecewaan terhadap lembaga eksekutif maupun legislatif. Untuk itu, melalui aksinya nanti, dirinya berharap agar dapat direspon oleh para penegak hukum. "Kami mengimbau kepada para aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini. Tuntutan kami salah satunya agar mekanisme PL ini dikembalikan kepada fitrahnya," kata dia menegaskan.
Selain itu, kekecewaan Tumpal juga ditambah ketika mengetahui proyek pokok-pokok pikiran (pokir) pada anggaran perubahan sudah dimiliki oleh segelintir pengusaha yang menurutnya tak jelas asal-usulnya. Sebab, lanjut dia, anggaran perubahan belum disahkan, tapi setiap proyek sudah ada pemiliknya.
"Kami 20 asosiasi ini merasa kecewa dengan eksekutif dan legislatif. Anggaran Perubahan 2017 saja belum disahkan, kok proyek ini sudah ada pemiliknya. Ini artinya sudah jelas-jelas melanggar aturan," kata Tumpal.
Karena itu, Tumpal mengancam, jika aksi tersebut tidak direspon oleh Pemkot Bogor maupun penegak hukum, maka pihaknya akan melakukan aksi dengan skala peserta yang lebih banyak. Hingga ke depan, ia berharap, tidak ada lagi pokir-pokir yang sengaja diciptakan untuk kepentingan oknum-oknum tertentu.
