REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski masih menyebut diri sebagai partai penyeimbang, Partai Demokrat tampak kian rapat dengan pemerintah. Hal itu tampak dari dukungan Partai Demokrat dalam pembahasan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, yang disusul pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Joko Widodo di Istana Negara, pekan lalu.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon santai menanggapi kedekatan Partai Demokrat dengan koalisi pemerintah Jokowi ini. Menurutnya, Gerindra tidak masalah dengan kedekatan Demokrat ke kubu Jokowi. "Kami enggak ada masalah. Sendirian pun enggak ada masalah," ujarnya di Gedung DPR RI, Rabu (1/11).

Fadli mengungkapkan, Gerindra punya modal politik yang bagus untuk ke depan. Ia menyatakan, hubungan Gerindra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini semakin solid. Terbukti dengan banyaknya kerja sama di pilkada. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional (PAN), yang mengambil sikap sama.

Fadli meyakini kerja sama yang sudah berlangsung di berbagai pilkada ini dapat diteruskan di pilpres mendatang. Wakil Ketua DPR ini tidak ingin berandai-andai terhadap kemungkinan Partai Demokrat akan masuk ke koalisi pemerintah.

"Nanti kita lihat saja kalau misalnya memang akan ada satu formasi baru dalam pemerintah yang rumornya akan ada reshuffle, ya kita lihat apakah memang ada formasi baru atau tidak," ujar Fadli Zon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika