REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Anggota DPR RI dapil Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Hetifah Sjaifudian terus mendorong program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), sehingga seluruh bidang tanah di Indonesia, termasuk Kaltim, sudah tersertifikasi pada 2025.
"Provinsi Kalimantan Timur menargetkan tahun 2018 program PTSL naik menjadi 120 ribu sertifikat, dari tahun ini yang sebanyak 82.000 sertifikat, sehingga diharapkan pada 2025 seluruh bidang tanah tersertifikasi," ujar Hetifah dihubungi dari Samarinda, Selasa (7/11).
Sedangkan untuk nasional, lanjut dia, jumlah PTSL pada 2017 sebanyak lima juta sertifikat. Dan pada 2018 ditargetkan sebanyak tujuh juta lembar sertifikat.
Anggota Komisi II DPR RI ini juga menegaskan bahwa program PTSL merupakan program percepatan, sehingga semua pihak harus menyukseskan dan mendaftar kepemilikan tanahnya. "Hal yang tak kalah penting adalah tim lapangan harus kuat saat melakukan pengukuran dan kegiatan lain yang terkait, sehingga ke depan tidak ada lagi konflik masalah tanah," tuturnya.
Hetifah menambahkan, saat berkunjung ke kantor Bupati Penajam Paser Utara bersama Staf Ahli Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bahrunsyah, Kepala Kantor Pertanahan PPU Edison, dan Perwakilan Kantor Wilayah BPN Kaltim Edy Mutawar, Selasa, (7/11), pihaknya juga menginformasikan target tersebut. Ia menuturkan bahwa Kabupaten PPU mendapat target 10.500 sertifikat. Target sebanyak ini dinilai merupakan target yang tidak kecil, sehingga perlu kerja sama yang baik dengan semua pihak.
Saat berada di Penajam, rombongan diterima Sekretaris Daerah Tohar, yang menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program PTSL. Target, jumlah sasaran penerima, dan harapan cukup baik untuk program tersebut.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan PPPU Paser Utara Edison mengatakan bahwa di antara tujuan PTSL adalah meningkatkan ekonomi masyarakat.Program penyuluhan dan pengukuran masih terus dilakukan, meskipun sumber daya manusia, sarana dan prasarana minim.
"Hanya ada 12 orang staf kami. Namun, minimnya SDM ini tidak menjadikan hambatan. Saya dan tim tetap melakukan penyuluhan, pendataan dan pengukuran untuk kesuksesan program ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika