REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Makanan halal, wisata halal, hingga industri busana Muslim. Bagi penduduk Indonesia yang sebagian besar Muslim, kehadiran beragam produk halal boleh dibilang sudah menjadi kebutuhan. Dengan menggunakan berbagai produk halal dan sesuai syariah, kita bisa jadi akan merasa lebih nyaman. Sayangnya, populasi besar Muslim di Indonesia rupanya belum sejalan dengan pengembangan industri halal di Tanah Air.
Bahkan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Difi A Johansyah, menyatakan, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang mengembangkan industri halal.
Difi mencontohkan negara lain yang telah lebih maju dalam mengembangkan industri halal. Sebut saja seperti Thailand dengan produksi makanan bersertifikasi halal, Australia mengekspor daging halal, Cina yang mengekspor busana muslim ke Timur Tengah, serta Korea dan Jepang yang banyak memproduksi kosmetik halal.
"Indonesia jangan hanya menjadi pasar, peluang kita sangat besar. Kebutuhan masyarakat harus halal. Makanan halal, pakaian, juga wisata halal yang mulai dikembangkan. Potensi pasar halal ada," ujar Difi saat ditemui di ajang ISEF 2017 yang berlangsung pada 7-11 November 2017 di Grand City, Surabaya.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan sejak 1990 Indonesia hampir 30 tahun mengembangkan perbankan syariah. Namun, capaiannya belum lebih dari 10 persen. "Ini menimbulkan keprihatinan. Padahal kita negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia," kata Perry dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia dan Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia yang merupakan rangkaian acara ISEF 2017.
Menurut Perry, Indonesia adalah pasar halal terbesar di dunia. Pasar bisnis halal di Indonesia mendekati Rp 3.000 triliun pada 2015, belum termasuk busana halal dan pariwisata halal. "Tapi siapa pemainnya, bukan negara Muslim tapi negara non-Muslim. Apakah kita rela sebagai pasar terbesar tapi bukan pemain? Cuma menjadi serbuan pasar halal dari negara lain," kata Perry.
Maka, perhelatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2017 menjadi satu upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah yang difokuskan pada gaya hidup halal (halal lifestyle). Difi menilai pengembangan ekonomi syariah harus berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
"Gaya hidup halal merupakan terobosan baru dalam ekonomi syariah, tidak hanya harus mendorong lembaga keuangan syariah ataupun perbankan," kata Difi.
Thoyib
Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Anwar Bashori, menambahkan, Thailand yang hanya memiliki penduduk Muslim lima persen memiliki visi menjadi wisata kuliner halal dunia. Penggiatnya justru keturunan dari pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Sedangkan Korea memiliki visi pariwisata halal (halal tourism). Jepang juga telah menjadikan industri halal sebagai bisnis. Sedangkan Malaysia telah memiliki pusat sertifikasi halal sejak 2006.
"Mereka, Thailand, Korea dan Australia bicara soal thoyib. Indonesia halal tapi belum bisa thoyib, daging sembelih halal tapi belum bisa impor ke luar negeri. Arab daging halal dari Brazil, mulai dari barang-barangnya thoyib bersih. Indonesia masih menjadi market, dengan penduduknya yang mayoritas Muslim," kata Anwar.
Kepala Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia, Yunita Resmi Sari, menyatakan keunggulan industri halal di Indonesia ada pada sektor pertanian dan turunannya, yaitu kelompok makanan, agrikultur dan olahannya. "Secara riil, kegiatan yang didorong syariah fair, yang paling banyak mendapat tanggapan adalah pengolah makanan, satu lagi fashion. Pengeluaran terbesar food and fashion. Pelakunya terbesar, tinggal bagaimana mengelola sertifikasi halal," ujar Yunita.
Untuk mengembangkan industri tersebut, wiraswasta di sektor syariah harus dihadirkan. Untuk itulah Bank Indonesia (BI) melakukan pemberdayaan pesantren dan bekerja sama dengan lembaga lain seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), akademisi, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, di bawah koordinasi Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).
Menurut Difi, memang tidak mudah menciptakan wirausaha di bidang industri halal. BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mendampingi melalui pembentukan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). BI dan OJK membantu membangun kapasitas, misalnya di sektor tertentu seperti industri pakaian, pertanian, makanan, dan lain-lain. "Kita bisa kolaborasi, banyak institusi yang fokus pada wirausaha. Kepastian halal dan thoyib potensinya sudah terjadi di pariwisata halal, misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat," imbuh Difi.
Pengembangan industri halal memiliki daya tarik sendiri. Di Medan telah mengembangkan hotel syariah yang mengutamakan kebersihan sebagai nilai jual ekonomi syariah. Namun, tantangannya juga besar seperti dari faktor keamanan, keadilan, kejujuran, serta ada prinsip keadilan bagi produsen dan konsumen. "Kunci pengembangan syariah harus amanah dan keadilan penting sebagai pilar syariah," ucapnya.
Perry menambahkan, pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Pengembangan ekonomi syariah, lanjutnya, tidak bisa hanya bertumpu pada sektor keuangan. "Jangan hanya bikin banyak bisnya, lupa cari penumpangnya," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika