REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpendapat, kerjamasa antara Pemprov Jatim, Polda Jatim, dan Kodam V Brawijaya belum cukup bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Sebab, untuk benar-benar menciptakan keamanan dan ketertiban, para calon dan partai juga harus turut serta, dengan tidak membuat kegaduhan.

"Cagubnya sendiri dengan partainya juga harus pada posisi di jalur menjaga keamanan dan kenyamanan di Jawa Timur. Jangan sampai Pilkada ini lepas dari konteks yang paling dalam, yakni kesejahteraan bersama," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo, Senin (13/11).

Pakde Karwo kemudian mengungkapkan hal-hal yang biasanya menjadi pemicu terjadinya situasi yang tidak kondusif saat Pilkada. Permasalahan yang dimaksud adalah penyelenggaraan pilkada yang tidak netral, sumber daya manusia yang kurang profesional dalam penyelenggaraan pilkada, dan pasangan calon (paslon) yang tidak legowo menerima kekalahan.

"Kemudian biasanya permasalahakn muncul kalau daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak akurat, serta kekurangan logistik surat suara di tempat pemungutan suara (TPS)," ujar Pakde Karwo.

Sementara itu, lanjut Pakde Karwo, tahapan-tahapan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan biasanya adalah pada saat kampanye. Selain itu, tahap minggu tenang, tahap pemungutan suara, tahap perhitungan, dan tahap penetapan juga terkadang menimbulkan permasalahan.

"Untuk itu meminta agar para aparatur keamanan dan lapisan masyarakat agar turut membantu menciptakan pilkada serentak 2018 yang aman dan kondusif," kata Soekarwo.

Pemprov Jatim mengadakan rapat peningkatan ketertiban dan keamanan wilayah menjelang Pilkada Serentak 2018 di Convention Hall Grand City, Surabaya, Senin (13/11). Dalam acara tersebut disepakati akan adanya deklarasi antara Pemprov Jatim, Polda Jatim, dan Kodam V Brawijaya untuk sama-sama menyerukan kepada masyarakat, agar semua komponen bisa menjaga keamanan dan ketertiban.

Ikuti Whatsapp Channel Republika