REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Mahyudin menegaskan pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang saat ini masih dicari keberadaannya oleh KPK. Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk kedua kalinya.

"Kita Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tentu akan memberi bantuan hukum. Bantuan hukum yang akan diberikan merupakan bentuk solidaritas Golkar kepada Novanto, bukan karena dia ketua umum," ujar Mahyudin saat ditemui di kompleks kediaman Novanto, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) malam WIB.

Oleh karena itu, kata Mahyudin, biarkan proses hukum Novanto berjalan. Namun, Mahyudin sendiri mengaku sampai saat ini dirinya belum mengetahui keberadaan Novanto. Bahkan, Mahyudin sudah mencoba menghubungi Novanto melalalui sambungan telepon tapi tidak jawaban. "Sekarang biarkan prosesnya berjalan," imbuhnya.

Hingga Kamis (16/11) dini hari sejumlah penyidik KPK masih berada di kediaman Novanto. Puluhan anggota Brimob juga masih berjaga di luar maupun di dalam rumah yang terletak di Wijaya XIII Nomor 19, Jakarta tersebut. Namun, Novanto sendiri masih belum diketahui keberadaannya.

Baca, KPK Imbau Setya Novanto Menyerahkan Diri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika