REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding mengatakan MKD membuka peluang meminta keterangan KPK dalam menangani kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. "Bisa saja nanti MKD meminta keterangan KPK dalam menangani kasus ini," kata Sudding di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (21/11).
Dia menjelaskan setiap MKD menerima pengaduan satu kasus, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangannya. Menurut dia, dalam kasus Novanto, yang bersangkutan ditahan oleh KPK karena dugaan korupsi sehingga MKD membuka peluang untuk minta keterangan KPK.
"MKD akan mengambil suatu sikap dalam kasus ini dan segera mengambil keputusan karena tidak bisa dibiarkan," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Hanura itu menjelaskan proses di MKD terkait dugaan pelanggaran etika dilakukan berdasarkan pengaduan atau tanpa pengaduan masyarakat. Menurut dia, dalam kasus penahanan Novanto, bisa dilakukan tanpa pengaduan karena menyangkut masalah institusi, sudah diberitakan secara masif dan merespons desakan masyarakat.
"Ya kalau boleh saya katakan bahwa dengan ditahannya yang bersangkutan, kuat indikasi bagi kami di MKD bahwa telah terjadi pelanggaran sumpah dan jabatan, janji seorang ketua pimpinan dewan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya," katanya.
Hal itu, menurut dia, sesuai dengan amanat yang diatur dalam Pasal 87 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Pasal 37 Tata Tertib (Tatib) DPR terkait alasan dilakukan pergantian Ketua DPR. Dia menjelaskan, untuk opsi pertama, menyerahkan kasus tersebut kepada Fraksi Partai Golkar untuk segera menindaklanjuti untuk dilakukan pergantian.
Hal itu, menurut dia, karena posisi Ketua DPR merupakan suatu jabatan yang penting dan harus sesegera mungkin diisi sehingga tidak bisa dibiarkan kosong. "Kalau Fraksi Golkar tidak ada usulan pergantian maka MKD akan mengambil suatu sikap karena ini tidak bisa dibiarkan," katanya.
Sudding mengatakan MKD hari ini mengagendakan mengundang seluruh pimpinan fraksi di DPR terkait persoalan yang dihadapi Novanto. Dari pandangan itu, nantinya MKD akan ambil satu keputusan dan akan merekomendasikan kesimpulan pada Fraksi Golkar untuk menindaklanjutinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika