REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya akan menyelenggarakan pertemuan dengan Dewan Pimpinan Daerah Tingkat Provinsi se-Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (25/11). Pertemuan digelar untuk menyampaikan hasil rapat pleno DPP Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/11) lalu.
Saat itu, rapat pleno yang membahas nasib tersangka korupsi proyek KTP-el yang juga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto memutuskan menerima sekretaris jenderal Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum. Adapun nasib Novanto sebagai ketua umum partai ataupun ketua Dewan Perwakilan Rakyat menunggu hasil sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Besok kita sampaikan ke DPD. Kami punya keyakinan ketua DPD akan melaksanakan keputusan Partai Golkar," ujar Idrus seusai rapat bersama dengan Dewan Pembina Partai Golkar di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Jumat (24/11).
Idrus juga meyakini informasi yang menyebutkan sudah ada 2/3 DPD I Golkar se-Indonesia yang telah menandatangani surat desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk melengserkan Novanto juga tidak benar adanya. Sebab, sesuai aturan dasar/aturan rumah tangga partai berlambang beringin itu, munaslub dapat terselenggara jika ada dukungan minimal dua per tiga suara DPD se-Indonesia.
Ia pun membantah jika pertemuan DPP-DPD I merupakan upaya meredam sejumlah DPD yang terus mendorong munaslub. "Karena mereka sama sekali tidak perlu diredam. Kami punya keyakinan mereka akan konsisten pada aturan partai. Mereka ini bukan apa yang dibawa ke kiri ke kanan tapi akan ke jalan lurus," kata Idrus.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta DPP Partai Golkar melakukan rapat bersama dengan DPD Partai Golkar tingkat provinsi se-Indonesia. Upaya ini tak lain untuk menjelaskan kepada DPD I mengenai hasil rapat pleno, sehingga dapat diterima dan diikuti seluruh jajaran PG hingga tingkat ke bawah.
"Berikan penjelasan soal itu serta dijelaskan background mengambil keputusan semacam itu," kata Aburizal dalam keterangan persnya seusai rapat bersama dengan DPP Partai Golkar.
Aburizal menilai, pertemuan bersama antara DPP dan DPD I untuk mengambil suatu keputusan sebagai langkah terbaik bagi Partai Golkar, yakni pergantian ketua umum melalui munaslub. Kalau perlu, lanjut dia, perlu digelar adanya rapat pimpinan nasional.
Sejumlah DPD Partai Golkar telah menyatakan tegas menginginkan dilakukan munaslub untuk melengserkan Novanto dari posisi ketua umum. Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono menyebut keinginan itu telah disetujui dua per tiga DPD I Partai Golkar se-Indonesia.
Wisnu menuturkan, permintaan munaslub awalnya diinisiasi oleh delapan DPD I, antara lain, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat, DKI, Banten, DIY, Sulawesi Barat, dan Bangka belitung. Delapan DPD I ini pun telah menemui tokoh senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Senin (20/11) malam lalu.
Tanggapan berbeda
Sejumlah pengurus DPD I Partai Golkar yang dimintai tanggapan menyuarakan pendapat berbeda perihal posisi Novanto.
Ketua DPD I Partai Golkar NTB Suhaili mengaku belum mendengar laporan mengenai wacana munaslub untuk mengganti Novanto dari posisi ketua umum. "Memang pendapat beberapa orang, tapi kalau daerah-daerah belum ada," ujarnya, Jumat (24/11).
Suhaili yang sedang menjabat sebagai bupati Lombok Tengah itu berpendapat dalam berpartai dan mengambil keputusan, harus taat asas. Ada aturan main melalui pembahasan dalam rapat atau forum terlebih dahulu. Menurut Suhaili, dalam berpartai dan berorganisasi tidak bisa berkehendak sendiri.
DPD I Partai Golkar Lampung tetap solid dengan hasil keputusan Munas Partai Golkar yang menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar. Golkar Lampung secara fungsional tetap solid dan belum membahas wacana munaslub. Apalagi, setelah rapat pleno Selasa (21/11) lalu, Partai Golkar sudah menunjuk pelaksana tugas ketua umum.
“Sampai hari ini (Jumat, 24/11), secara fungsional DPD Partai Golkar Lampung masih solid dan tetap menjaga agar partai tidak porak poranda. Namun, secara struktural, Golkar Lampung menyerahkan pada rapimnas berdasarkan AD/ART partai,\" kata Ketua DPD I Partai Golkar Lampung Arinal Djunaidi.
Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Melki Laka Lena sepakat munaslub untuk memutuskan nasib Novanto bisa dilaksanakan. "Tapi, kami ingin semuanya bergerak dalam aturan main mekanisme partai. Jangan di luar itu," ujarnya.
Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah anggapan, kritikan terhadap partai berlambang pohon beringin itu karena kekecewaan terkait Pilkada Jabar 2018.
(Febrianto Adi Saputro/Muhammad Nursyamsi/Mursalin Yasland/Santi Sopia, Pengolaj: Muhammad Iqbal).
Ikuti Whatsapp Channel Republika