REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium alumni 212 direncanakan akan melakukan reuni aksi 212 yang digelar setahun lalu di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/12) mendatang. Menyambut acara tersebut, kuasa hukum Habib Rizieq Shihab menyebut Rizieq akan kembali ke Indonesia.
"Insya Allah pulang," kata Kapitra, Ahad (26/11). Menurut dia, kepulangan imam Front Pembela Islam (FPI) itu untuk dapat berkomunikasi dan mempererat persatuan umat. Untuk itu, Rizieq pun akan segera pulang ke Indonesia dalam waktu dekat ini.
"Rencananya tanggal 30 November atau tanggal 1 Desember," kata Kapitra.
Rizieq Shihab merupakan salah seorang tersangka dalam kasus dugaan obrolan pornografi yang juga melibatkan Firza Husein. Namun, Kapitra mengaku pihaknya akan berkomunikasi dengan semua pihak agar kepulangan Rizieq tidak menimbulkan perkara.
Kapitra menambahkan, pihaknya berharap saat Rizieq pulang nantinya pihak kepolisian tidak lantas menangkap Rizieq. "Mudah-mudahan (tidak ditangkap)," kata dia.
Habib Rizieq Shihab menjadi tersangka dugaan obrolan pornografi bersama Firza Husein. Perkara Rizieq sempat diajukan ke Interpol untuk penerbitan red notice. Namun, red notice tidak dapat terbit karena kasus itu tidak memenuhi syarat penerbitan red notice. Hingga kini, polisi masih belum menentukan langkah pasti untuk memulangkan Rizieq.
Dalam kasus itu, Rizieq dijerat pasal 4 ayat 1 juncto pasal 29 dan atau pasal 6 juncto pasal 32 dan atau pasal 9 juncto Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.
Ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menolak aksi reuni 212 ini. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut aksi massa 212 merupakan sebuah permasalahan umat Islam ketika mantan gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diduga melakukan penistaan terhadap agama.
"Muhammadiyah tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu (demo), kita lebih baik produktif," ujarnya di aula PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (24/11).
Menurut dia, kegiatan tersebut tidak termasuk dalam konteks dan kebiasaan jamaah Muhammadiyah. Justru, lebih baik melakukan hal-hal lebih produktif seperti merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia.
"Kami (Muhammadiyah) tidak akan bereuni, saya tegaskan kami tidak akan dukung apalagi demo. Lebih baik kita reuni 17/8/1945 saja," ujarnya.
Polda Metro Jaya menyatakan hanya akan melakukan pengamanan terkait rencana reuni aksi 212 yang akan digelar 2 Desember mendatang. Mengenai izin aksi tersebut, khususnya dalam hal tempat, Polda Metro Jaya tidak mengambil bagian karena hak tersebut merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Silakan tanya Pemprov (soal izin). Kita sudah rencanakan pengamanan, masalah perizinan tanya pemprov," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Ahad (26/11).
Argo mengakui, kepolisian telah menerima surat pemberitahuan terkait aksi tersebut. Ia pun menyatakan Polda Metro Jaya siap melakukan pengamanan semaksimal mungkin demi kelancaran aksi tersebut. Kendati enggan menyebutkan jumlah personelnya, Argo menyatakan bahwa kepolisian akan menurunkan personel dari satuan Brimob Nusantara.
Aksi yang diinisiasi oleh Presidium 212 tersebut rencananya akan digelar di Monas, Jakarta Pusat. Kepolisian juga sempat mengimbau agar aksi tersebut tidak dilakukan di Monas. Namun, hingga saat ini Argo belum memastikan di mana aksi tersebut nantinya akan digelar. (Pengolah: Muhammad Hafil).
Ikuti Whatsapp Channel Republika