REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga saat ini Partai Golkar belum memutuskan apakah Setya Novanto akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI atau mempertahankannya. Menanggapi situasi ini, Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mendorong Partai Golkar untuk segera mengambil keputusan perihal posisi Ketua DPR RI. Hal itu perlu dilakukan agar citra lembaga negara ini tidak semakin terpuruk.
Selain itu, kata Muzani, Novanto sendiri sudah tidak bisa lagi menjalankan fungsinya sebagai ketua. Itu karena Novanto telah resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan korupsinya (KPK) yang diduga terlibat dalam kasus mega proyek korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
"Golkar kan partai yang sudah matang agar segera mengambil keputusan keputusan terhadap persoalan posisi Novanto," jelas Muzani, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (27/11).
Muzani menambahkan, apabila Partai Golkar tidak secara cepat mengambik keputusan,maka citra DPR RI akan semakin terpuruk hanya karena kasus pribadi Novanto. Oleh karena itu, Muzani berharap agar teman-tema kader Partai Golkar memahamu situasi yang sulit ini.
Muzani juga menginginkan agar Partai Golkar untuk mengambil tindakan secara bijaksana. Kemudian terkait siapa yang layak menggantikan Novanto sebagai ketua DPR RI, Muzani menegaskan bahwa itu adalah wewenang Partai Golkar.
Sebab sejak awal memang posisi Ketua DPR RI adalah milik partai berlambang pohon beringin tersebut. Oleh karena, Muzani menyampaikan, Gerindra akan terima siapapun pengganti Novanto.
Sementara itu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terus didesak oleh berbagai pihak agar segera memberhentikan Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding, mengatakan pihaknya segera melakukan rapat untuk menentukan posisi ketua DPR RI yang baru.
"Kami tidak tinggal diam, kami mencoba untuk konsultasi ke fraksi-fraksi. Mudah-mudahan dalam minggu depan itu bisa dilakukan," tegas Sudding.
Ikuti Whatsapp Channel Republika