REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Luasnya wilayah Indonesia masih meninggalkan persoalan mendasar, yakni pemerataan pertumbuhan. Kemajuan yang terjadi di satu daerah tidak otomatis dibarengi juga dengan kemajuan di daerah lainnya. Bahkan, tak jarang daerah yang berdekatan pun tidak tumbuh dan berkembang dengan sejalan.
Hal ini pulalah yang mendorong Republika untuk menggelar Rembuk Republik bertema upaya peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat daerah.
Asisten Deputi Bidang Agama Kesehatan Pemuda dan Olahraga Sekretariat Kabinet Teguh Supriadi mengatakan, salah satu langkah strategis pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pemerataan adalah dengan fokus pada bidang kesehatan, pangan, dan pendidikan.
“Kami menyebutnya dengan 3W yang dalam bahasa Jawa disebut dengan waras, wareg, dan wasis,” ujarnya seusai menjadi panelis dalam Rembuk Republik yang digelar di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/11).
Menurut dia, pemberdayaan pada bidang kesehatan dilakukan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN). Terkait bidang ini, pemerintah fokus untuk melakukan perbaikan struktur dan regulasi. Selain itu, pemerintah juga fokus untuk melakukan peningkatan kepesertaan JKN, sehingga program ini dapat dinikmari secara menyeluruh.
Tak heran, setiap Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan di daerah, dia selalu membagi JKN. “Selain itu, kita juga mendorong program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI). Program ini ditargetkan pada 2019 mencapai angka 107 juta, saat ini sudah mencapai 92,4 juta,” kata Teguh.
Sedangkan pada bidang pangan yang juga mencakup penanggulangan kemiskinan, pemerintah melakukan penanganan melalu program beras miskin (raskin) dan batuan kebutuhan pokok dalam bentuk voucer. Menurut dia, bantuan berwujud voucer ini lebih unggul dibandingkan dalam bentuk barang karena masyarakat dapat menukar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sehingga, bantuan dapat tersalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran.
Di bidang pendidikan, pemerintah memberikan beasiswa sosial melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, salah satu program yang diunggulakn adalah program revitalisasi sekolah menengah kejuruan (SMK). “Selama ini, ternyata beberapa jurusan dalam SMK tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi, kita melakukan pendataan jurusan apa saja yang paling dibutuhkan oleh dunia industri,” ujarnya.
Dengan demikian, Teguh berharap jurusan dalam SMK yang dikembangkan adalah jurusan yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia industri. Menurut dia, proses revitalisasi ini masih berjalan dan untuk sementara ini jurusan yang dinilai harus diunggulkan adalah jurusan perikanan. Salah satu sasarannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga sektor perikanan di Jepang. “Kebutuhan tenaga ini di Jepang cukup besar,” kata Teguh.
Rektor Undip Yos Johan Utama menyambut baik kegiatan Rembuk Republik yang dihelat di kampusnya. Sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbesar di Jawa Tengah, Undip sangat terbuka bagi berbagai inisiatif maupun kreativitas ilmiah dalam mendorong kemanfaatan pembangunan bagi masyarakat.
“Termasuk kegiatan Rembuk Republik yang dilaksanakan oleh Nawacita Institute bersama Harian Republika ini,” ujar Yos Johan.
Yos Johan pun berharap acara Rembuk Republik mampu menjaring berbagai masukan, gagasan, atau bahkan kritikan yang bermanfaat bagi program pemerintah yang diwujudkan dalam Nawacita.
“Mumpung ini ada para panelis yang berkompeten, silakan berikan masukan atau ide-ide yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara ini,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika