REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak mempermasalahkan digelarnya reuni akbar aksi 212 di Monas, Jakarta. Asalkan kegiatan itu bertujuan untuk mengukuhkan persaudaraan.
"Reuni, kongres atau apa pun namanya boleh saja dilakukan. Apalagi jika dimaksudkan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyyah (persaudaraan sesama Muslim) dan ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan sesama warga negara)," kata Ketua PBNU Robikin Emhas di Jakarta, Kamis (30/11).
Namun, Robikin mengingatkan agar tidak ada upaya untuk mengarusutamakan agama dalam percaturan politik praktis, apalagi menjadikan agama sebagai tunggangan politik. "Politisasi agama akan mengoyak kohesivitas sosial yang pada gilirannya merusak persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.
Menurut dia agama hendaknya dijadikan sebagai inspirasi dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sebagai aspirasi politik. Kesepakatan para pendiri bangsa atas NKRI sebagai negara bangsa harus dijunjung tinggi.
"Betapa rendah kedudukan agama bila dijadikan aspirasi politik hanya untuk menangguk keuntungan politik elektoral lima tahunan. Apalagi untuk dikonversi dengan perolehan suara dalam politik elektoral," ucapnya.
Reuni alumni 212 akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, pada Sabtu (2/12), memperingati aksi yang dilakukan umat Islam setahun yang lalu. Gubernur DKI Anies Baswedan dikabarkan menyetujui penggunaan kawasan Monas untuk kegiatan tersebut.