REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinamika Partai Golkar semakin hari semakin hangat menyusul menjadi tersangka dan dipenjaranya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov). Desakan musyawarah luar biasa (munaslub) pun menguat yang disambut dengan munculnya sejumlah calon pengganti Setnov.
Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena mengaku telah mendengar konfirmasi bahwa ada empat nama yang menyatakan siap maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar.
Nama-nama tersebut yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, putri mantan presiden Soeharto, Titiek Soeharto, dan Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin.
"Pak Aziz punya peluang, Ibu Titiek, Pak Idrus, dan Pak Airlangga punya peluang. Mereka semua adalah orang-orang pemerintahan semua," katanya di Jakarta, Sabtu (2/12)
Melki menjelaskan, siapa pun yang nanti menjadi ketua umum, Partai Golkar akan tetap mendukung Presiden Jokowi hingga 2019 dan pilpres 2019. Sebab, menurut dia, keputusan tersebut sudah mengikat.
Salah satu syarat seseorang terpilih menjadi ketua umum adalah memperoleh raihan suara dari pemilk suara mencapai 30 persen. "Jadi, kalau mendapatkan 30 persen suara cuma satu orang, berarti bisa otomatis disebut aklamasi, tetapi kalau yang maju beberapa orang dan mendapat 30 persen total dukungan suara, itu berarti ada pemilihan," paparnya.
Nama Airlangga Hartarto telah diusung secara resmi oleh Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 untuk maju sebagai calon ketua umum DPP Partai Golkar masa bakti 2017-2019.
"Saudara Airlangga Hartarto adalah salah satu kader Kosgoro 1957 yang dinilai memiliki syarat kapabilitas dan kualitas kekaderan untuk memimpin Partai Golkar," ungkap Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono saat memberikan keterangan pers seusai rapat pleno Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro di Jalan Hang Lekiu 1 Nomor 3, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu.
Agung mengatakan, terhitung sebanyak 31 DPD Golkar telah mengajukan permintaan agar DPP segera menyelenggarakan munaslub. Selain itu, dukungan juga diberikan oleh dua organisasi pendiri Golkar lainnya, SOKSI dan MKGR. Desakan tersebut dinilai sebagai upaya untuk menyelamatkan partai dan mengakhiri segala masalah yang kini tengah dihadapi.
"Jadi, DPP saya kira harus mendengar desakan-desakan tersebut. Harus bulan Desember kita munaslub supaya memasuki tahun kita pun memulai babak yang baru dan bersih," kata Agung.
Selain itu, Agung menegaskan, Munaslub Partai Golkar juga disebut sebagai upaya untuk mempersiapkan diri menghadapi pilpres, pileg, dan pilkada nanti.
(Pengolah: Nina Ch).
Ikuti Whatsapp Channel Republika