REPUBLIKA.CO.ID, PALESTINA -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Abbas menegaskan, pimpinan Palestina menolak untuk mengakui tindakan kontroversial tersebut.
Abbas menyebut Yerusalem sebagai ibu kota abadi Negara Palestina. Ia pun menilai, AS tidak bisa lagi menjadi mediator dalam perundingan damai Israel-Palestina.
"Ini adalah hadiah untuk Israel," tuturnya dalam sebuah pidato di televisi seperti dilansir Aljazirah, Rabu (6/12).
Ia menambahkan, langkah Trump akan mendorong pendudukan keberlanjutan Israel di tanah Palestina.
Kependudukan Israel terhadap YerusalemTimur secara efektif akan menempatkan seluruh kota di bawah kendali Israel secara de facto.
Namun yusridiksi dan kepemilikan Yerusalem, ini bagaimanapun, tidak diakui oleh masyarakat internasional. Warga Palestina tetap menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan.
"Keputusan Trump tidak akan mengubah realitas Kota Yerusalem dan tidak akan memberikanlegitimasi kepada Israel mengenai masalah ini. Kami akan menggapai kemerdekaan nasional," ucapnya.
Status Yerusalem telah memicu ketegangan antara Israel dengan Palestina selama beberapa dekade. Israel menduduki Yerusalem Timur pada akhir perang 1967 melawan Suriah, Mesir dan Yordania. Sementara, bagian barat kota suci tersebut telah dicaplok dalam perang Arab-Israel 1948.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, menjelaskan, langkah Trump telah mendiskualifikasi AS dari kemungkinan mengambil peran dalam proses perdamaian. "Ia juga menghancurkan kemungkinan perdamaian antara Israel dengan Palestina. Ia mendorong wilayah ini menuju kekacauan dan kekerasan," ujar Erekat.
Palestinian Central Council (PCC)atau PLO Central Council, tambah Erekat, akan berkumpul untuk membahas langkahselanjutnya bagi Palestina. Ia mengatakan, tidak akan ada artinya memilki sebuah negara Palestina tanpa Yerusalem berdiri sebagai ibu kota.
Satu-satunya pilihan tersisa untuk orang Palestina, kata Erekat, adalah memperjuangkan hak yang sama antara Laut Tengah dan Sungai Yordan, wilayah penuh sejarah di Palestina. "Ini adalah keputusan berbahaya yang pernah diambil presiden AS," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika