REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Partai Golkar NTT Melki Laka Lena mengatakan, musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar bisa dilakukan, namun menunggu keputusan sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto (Setnov). Melki mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil rapat pleno pada 21 November lalu.
"Karena usulan 31 DPD Tingkat I untuk mengadakan pleno untuk Munaslub itu teknis waktunya akan sama saja dengan keputusan pleno sebelumnya," ujar Melki kepada Republika.co.id, Kamis (7/12).
Melki menuturkan, sesuai aturan harus ada persiapan Munaslub yang dibuat oeh DPP partai. Persiapan tersebut harus dibahas oleh DPP dalam rapat pleno. Ia menegaskan, DPD NTT tidak mengusulkan Munaslub dengan cara seperti ini. DPD NTT, kata Melki, tetap menghendaki munaslub dengan cara menunggu putusan rapat pleno bulan lalu.
"Pra peradilan sudah mau diputuskan, ya kita tunggu saja, waktu teknisnya kan hampir sama. Kalau memang DPP mau bikin ada percepatan Munaslub ya pleno putuskan saja. 31 DPD tadi kan minggu depan baru pleno, nanti tunggu praperadilan selesai, ya sama aja nanti," katanya.
Nantinya dalam rapat pleno tersebut akan disetujui mengenai Munaslub, yaitu teknis, lokasi, materi dan lain sebagainya. Melki tidak menyebutkan kapan waktu yang tepat untuk Munaslub, apakah Desember ini ataukah tahun depan, ia serahkan kepada aturan yang ada.
"Kita tunggu saja putusan pleno, kita ikut aturan main dan mekanisme partai. Putusan plenonya kapan, kita ikut saja," ucapnya.
Sebelumnya, sebanyak 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Tingkat I atau provinsi se-Indonesia resmi menyerahkan usulan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), Rabu (6/12). Surat usulan 31 DPD diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar, Idrus Marham, di kantor DPP Partai Golkar.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, seluruh DPD provinsi akan memantau tindak lanjut pengurus pusat. Dedi mengatakan, DPD mengusulkan munaslub dapat digelar secepatnya, yaitu sekitar 16-17 Desember.
Ikuti Whatsapp Channel Republika