REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris menilai, Munaslub Golkar akan diselenggarakan dalam waktu dekat, mengingat desakan dari 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Tingkat I. Syamsuddi mengatakan, Munaslub merupakan satu-satunya solusi masalah krisis kepemimpinan Golkar pasca penahanan Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-ktp.

"Karena DPP Golkar harus segera memenuhi tuntutan 31 DPD I untuk melaksanakan Munaslub. Caranya dengan menggelar rapat DPP untuk membentuk panitia Munaslub dan metetapkan tanggal dan tempatnya," ujar Syamsuddin kepada Republika, Kamis (7/12).

Menurut Syamsuddin, masih banyak pihak yaitu loyalis Setya Novanto yang tentunya ingin menunda terus pelaksanaan Munaslub, dengan menunggu praperadilan. Namun, Munaslub tetap harus dilaksanakan segera.

"Karena jika 2/3 DPD meminta munas atau munaslub, DPP wajib menyelenggarakannya," kata Syamsuddin.

Sementara itu dari dua calon ketua umum, Airlangga Hartarto dan Idrus Markam, ia berpendapat Airlangga merupakan calon paling kuat untuk memimpin Golkar. "Sampai saat ini kelihatannya Airlangga Hartarto banyak disebut sebagai calon paling kuat," katanya.

Sebelumnya, sebanyak 31 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Tingkat I atau provinsi se-Indonesia resmi menyerahkan usulan musyawarah nasional luar biasa (munaslub), Rabu (6/12). Surat usulan 31 DPD diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar, Idrus Marham, di kantor DPP Partai Golkar.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, seluruh DPD provinsi akan memantau tindak lanjut pengurus pusat. Dedi mengatakan, DPD mengusulkan munaslub dapat digelar secepatnya, yaitu sekitar 16-17 Desember.

"Prosedur administrasi kepartaian kita sudah memenuhi, 31 DPD I sudah menyampaikan, nah tinggal kita monitor bagaimana para korbid (koordinator bidang) melakukan rapat pastikan sudah ada informasi," ujar Dedi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika