REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie menanggapi secara singkat polemik dukungannya kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi presiden Republik Indonesia selama dua periode (2014-2024). Jimly menegaskan, pernyataan itu bukan pernyataan pribadi.
"Itu pernyataan resmi ketua umum di istana. Resmi di depan Presiden," ujarnya kepada Republika di Jakarta melalui pesan singkat, Ahad (10/12).
Kendati demikian, Jimly tidak mengelaborasi lebih lanjut saat dimintai tanggapan mengenai alasan di balik pernyataan tersebut.
Pada pembukaan Silaturahim Kerja Nasional (Silaknas) ICMI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/12), Jimly mengklaim dukungan ICMI kepada Jokowi. "Dengan tetap senantiasa berpikir kritis dan konstruktif, ICMI tidak pernah ragu, tidak perlu, dan tidak boleh ragu untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun," kata Jimly.
Turut hadir pada saat itu Presiden Jokowi dan Ketua Dewan Kehormatan ICMI yang juga pendiri ICMI BJ Habibie serta para pengurus ICMI pusat dan daerah.
Menurut Jimly, dukungan untuk Jokowi semata-mata berdasarkan keinginan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan yang sudah berjalan. Ia pun memastikan hal tersebut bukan hanya untuk kepentingan orang per orang.
Mantan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini menjelaskan, kepemimpinan bangsa akan tergantikan dalam proses pemilu lima tahun sekali. Namun, Jimly tidak ingin segala hal yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya kembali ke titik nol pada kepemimpinan baru.
"Hal ini berbahaya bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, diperlukan pemerintahan yang stabil pada setiap 10 tahunan dengan kepemimpinan yang sungguh-sungguh. Pertama, bekerja nyata untuk rakyat. Kedua, bersikap konsisten. Ketiga, predictable," ujar dia.
Namun, reaksi dari pengurus ICMI di daerah justru negatif dan kecewa, seperti dari ICMI Orwil Jawa Barat. Ketua Bidang Hukum dan HAM ICMI Cecep Suhardiman menilai tidak seyogianya pernyataan itu dilontarkan Jimly.
"Saya sangat menyayangkan statement politik itu," kata Cecep.
Dia menilai, Jimly sebagai ketum ICMI seharusnya tidak melontarkan secara langsung pernyataan tersebut. Sebagai organisasi yang berisi cendekiawan, Jimly seharusnya bisa menunjukkan independensi.
Cecep mengatakan, dukungan kepada pemerintah yang sah tentu wajib hukumnya. Namun, ada cara yang lebih baik dalam bentuk sumbangsih konsep pemikiran dalam penyelenggaraan negara.
Lebih lanjut, Cecep menilai Jimly seharusnya bisa lebih bersikap sebagai ketua umum ICMI, apalagi terkait sikap-sikap pemerintah yang melakukan penangkapan ulama dan aktivis Islam yang menyuarakan kebenaran. Untuk itu, Cecep menilai pernyataan Jimly seharusnya dianggap sebagai sikap pribadi dan bukan organisasi.
Pernyataan Jimly juga menuai polemik di media sosial Twitter. Salah satu kekecewaan disuarakan mantan ketua ICMI Muhammad Said Didu melalui akun Twitter @saididu.
"Ini hasil keputusan organisasi ataukah pendapat pribadi?" tanya dia kepada akun Twitter @JimlyAS yang diyakini milik Ketum ICMI.
Salah satu kicauan Jimly, “ICMI tidak ragu untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun #SilaknasICMI. Kicauan ini belum dihapus sampai berita ini ditulis.
Menurut Said, anggota ICMI tidak setuju ICMI masuk ke politik praktis. Ia mengaku mendapatkan kabar bahwa peserta silaknas kecewa terhadap pihak yang mencoba membelokkan netralitas ICMI yang dipegang selama ini.
Kemajuan rakyat
Terlepas dari dinamika karena pernyataan Jimly, Silaknas ICMI di Gedung Puspiptek, Serpong, Banten, secara resmi ditutup pada Sabtu.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta semua anggota dan pengurus ICMI yang berasal dari berbagai unsur masyarakat dapat lebih berkontribusi untuk kemajuan rakyat Indonesia, khususnya umat Islam. Permintaan tersebut disampaikan JK ketika menutup pergelaran tersebut.
Menurut JK, banyak faktor yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor tersebut di antaranya stabilitas ekonomi, politik, sosial, pertahanan, dan keamanan.
"Dalam bernegara tentu saling mendukung. Ekonomi ditentukan oleh stabilitas politik, sedangkan politik ditentukan dengan keamanan yang baik. Itu menjadi bagian tanggung jawab kita, yaitu bagaimana memperjelas tanggung jawab kita," kata JK.
Menurut dia, seluruh faktor pendukung tersebut saling berkaitan untuk menuju serta mencapai tujuan bernegara. Hal itu juga berhubungan dan aktual dengan tema Silaknas ICMI Tahun 2017, yaitu “ICMI untuk Bangsa: Memperkokoh Tanggung Jawab Bernegara”.
Lebih lanjut, JK juga tetap mengingatkan kepada seluruh anggota dan pengurus ICMI agar dapat merealisasikan konsep dan ide yang dicetuskan pada setiap pembahasan pidato serta diskusi.
"Melaksanakan apa yang kita cita-citakan. Pidato dan hasil musyawarah adalah baik, tapi yang ingin kita kerjakan untuk menciptakan hal nyata untuk negeri ini amat lebih baik," ujarnya.
(Pengolah: Muhammad Iqbal).
Ikuti Whatsapp Channel Republika