REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, Setya Novanto tidak benar-benar melepaskan jabatan Ketua DPR RI. Hal tersebut terlihat dari keputusan tersangka kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) itu menunjuk Aziz Syamsuddin sebgan Ketua DPR RI.
"Aziz Syamsudin itu kan orangnya Novanto, jika Aziz memimpin DPR atau Golkar, sama saja yang memimpin itu Novanto juga. Tak ada bedanya," kata Ujang, Senin (11/12).

Menurutnya, Ketua DPR RI yang baru harus diputuskan melalui pleno internal partai. Sehingga penunjukan langsung secara sepihak ini, apalagi dari pemimpin partai yang sedang bermasalah hukum sangat tidak elok.

"Golkar itu partai politik yang matang dan dewasa, bukan toko kelontong," ujarnya.

Ujang menilai, penunjukan sepihak ini justru akan menambah gejolak internal dan menjadikan partai berlambang beringin semakin terpuruk.
"Masa Golkar selalu jadi tumbal dari hasrat dan nafsu oknum tertentu. Harusnya seluruh stakeholder bersatu untuk menyelamatkan Golkar yang saat ini elektabilitasnya semakin hancur akibat kasus hukum Novanto," jelasnya.

Ujang menduga, Setnov tidak rela kehilangan kekuasaanya di DPR maupun Partai Golkar meskipun sudah berada di balik jeruji besi KPK. Ujang menyarankan agar Golkar melakukan Munaslub terlebih dahulu dan mendapatkan Ketum definitif.
"Selesaikan dulu melalui Munaslub sebagai jalan keluar, itu lebih elok," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika