REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian besar anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar menolak keputusan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang menunjuk Aziz Syamsudin sebagai dari Ketua DPR. Anggota Fraksi Golkar pun saat ini ramai-ramai melakukan penggalangan tandatangan untuk menolak penunjukan Aziz sebagai pengganti Novanto.

Penggalangan tandatangan itu berlangsung di Ruang Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (11/12). "Ya betul (penggalaangan tandatangan menolak Aziz)," ujar Anggota Fraksi Partai Golkar sekaligus Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad usai ikut penandatanganan.

Hingga saat ini jumlah anggota fraksi yang menolak sudah lebih dari setengah jumlah keseluruhan fraksi Golkar di DPR yakni sekitar 60 orang dari 91 orang. "Sudah lebih dari setengah. Kita kan 91 orang. Ada yang berhalangan. Saya kira 60-an orang sudah," katanya.

Fadel menegaskan, penggalangan tandatangan itu karena sebagian besar tidak setuju dengan kesewenang-wenangan beberapa orang atau kelompok untuk mengadakan penggantian pimpinan DPR kepada Aziz dalam waktu yang singkat.

"Hal ini sudah kami dengar juga dari teman di DPP, saya saja di dewan pembina bersama pak Aburizal Bakrie, tidak diundang rapat. Padahal dalam AD/ART itu dan pada waktu pertemuan DPP dengan Dewan pembina, Pak Idrus dan Pak Aburizal Bakrie, apabila ada pergantian pimpinan, di lembaga tinggi negara, akan dibicarakan kepada anggota. Hal ini sewenang-wenang saja," jelasnya.

Sementara Anggota DPR yang juga Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan mengungkapkan dasar penolakan karena penunjukan tidak sesuai prosedur yang berlaku.

"Seharusnya itu baru usulan ya, Pak Novanto saya kira punya hak untuk mengusulkan tetapi sebagaimana ad/art menyatakan bahwa kewenangan untuk itu ada di DPP. DPP itu bersifat kolektif. Kalau bersifat kolektif artinya semua keputusan rapat harus dirapatkan oleh proses pembahasan bersama," kata Ace.

Adapun pantauan di lokasi, anggota Fraksi Partai Golkar yang nampak keluar masuk dalam pertemuan si ruang BURT antara lain Misbakhun, Rambe Kamarul Zaman, Tubagus Ace Hasan Syadzily, Dave Akbarshah Fikarno, Sarmuji, Ichsan Firdaus, Melchias Marcus Mekeng.

Diketahui surat pengunduran diri Setya Novanto disertai penunjukan Aziz Syamsudin sebagai pengganti dari Ketua DPR menjadi polemik. Khususnya surat tersebut juga membuat fraksi Partai Golkar di DPR menjadi terbelah dalam menyikapi surat Setya Novanto yang ditulis dari balik sel tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Karena surat fraksi juga ada dua. Surat beda-beda, yang satunya setuju dengan surat itu (penunjukan Aziz) dan yang satunya tidak setuju," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Zainudin Amali  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (11/12).

Amali mengatakan dua sikap berbeda fraksi tersebut juga ditandatangani oleh pengurus fraksi Golkar berbeda. "Beda-beda yang tandatangan pasti. Kan fraksi itu kolektif ya, ada ketua dan sekretaris. Nah posisi ketua dan sekretaris ini kan beda. satu di tandatangan ketua, satu ditandatangani oleh sekretaris," ujar Amali.

Adapun surat dari Novanto juga, setidaknya membuat rapat paripurna DPR penutupan masa persidangan II ditunda. Hal oni lantaran dilangsungkannya rapat pimpinan DPR dilanjut dengan rapat konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah terkait surat Novanto tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika