REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penetapan Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar belum dikukuhkan, sehingga pada saat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang rencananya akan dilakukan pada 18-19 Desember ini, perubahan siapa Ketum dari Partai Beringin tersebut bisa saja terjadi secara aklamasi. Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Partai Golkar, Roem Kono.
"Ini kan dukungan pencalonan (terhadap Airlangga, Red) dan mendukung jadi Ketua Umum. Apakah ini berubah (di Munaslub atau tidak, Red) kita liat satu dua hari ini," kata Roem Kono di Jakarta, Sabtu (16/12) malam.
Ia mengatakan, jika saat Munaslub nanti ada calon lain yang mengusulkan untuk menjadi Ketum, maka aklamasi tidak akan terjadi. Karena, Roem Kono mengatakan, jika ada calon lain yang memenuhi syarat sebagai Ketum, maka aklamasi tidak dapat dilakukan. Namun, ia berharap aklamasi akan terjadi. "Yang jelas memang kita berharap terjadi aklamasi," tambahnya.
Syarat untuk menjadi Ketum, ia mengatakan, seorang calon harus mendapat persetujuan 30 persen dari keseluruhan suara Partai Golkar. "Jadi ini menunggu saja karena nanti proses daripada Munaslub itu berjalan setelah itu nanti kita ada bagian demisioner pengurusnya kemudian, ada pemandangan umum, pendaftaran calon, kalau cuma satu orang yang mencalonkan sudah tentu aklamasi," tambahnya.
Ia berharap, agar dibawah kepemimpinan baru Ketum Golkar, tidak ada lagi perpecahan dan beda pendapat dalam internal Golkar. "Sudah satu tujuan Pak Airlangga sudah diterima dan baik dari kader Partai Golkar tidak ada komplain sama sekali. Kalau yang lain sudah menerima dan juga pemerintah sudah menerima, jadi saya kira sangat kondusif dan juga menjadi tujuan daripada Partai Golkar mempersatukan kembali semua kekuatan stakeholder partai ini, dalam rangka untuk mengembalikan elektabilitas partai ke depan," tambahnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Pleno DPP Golkar memutuskan menonaktifkan Setya Novanto dari posisi ketua umum dan digantikan oleh Airlangga Hartanto. Keputusan ini sempat mendapat tantangan dari sejumlah kader, mengingat banyak kader yang juga ingin maju menggantikan Setnov. Di antaranya, Titik Suharto, Azis Syamsudin dan juga Priyo Budi Santoso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika