REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD I Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) mengklaim DPP Partai Golkar secara resmi mencabut dukungan untuk calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) pada pilkada 2018 mendatang. Hal itu diketahui berdasarkan hasil pleno persiapan munaslub yang digelar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Ahad (17/12).
Ketua Bapilu DPD I Golkar Jabar, Iswara, menyatakan, dia sudah menerima surat pencabutan pengesahan calon kepala daerah Jawa Barat pada Ahad sore setelah DPP Partai Golkar melaksanakan rapat pleno persiapan munaslub.
“Surat tersebut kami terima dari Ibu Ratu Dian, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar. Mengenai alasan pencabutan rekomendasi tentunya DPP Partai Golkar, khususnya tim Pilkada Pusat, yang tahu,” kata Iswara kepada //Republika// melalui pesan singkat.
Dalam surat pencabutan dukungan yang ditandatangani Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Golkar Idurs Marham tersebut, dijelaskan alasan pencabutan, antara lain, karena sampai saat ini Emil belum menentukan calon wakil gubernur pilihannya.
Padahal, sesuai surat rekomendasi yang dikirimkan DPP Partai Golkar sebelumnya, Emil diberi waktu menentukan cawagub pilihannya paling lambat pada 25 November 2017. Adapun cawagub yang diusulkan Golkar adalah angota DPR dari Fraksi Golkar, Daniel Mutaqien Syaifuddin. Daniel adalah anak dari pasangan sesepuh dan tokoh Golkar Indramayu, Irianto MS Syafiuddin dan Anna Sophanah.
Iswara melanjutkan, pencabutan dukungan terhadap Emil tidak serta-merta disertai penunjukan dukungan terhadap figur cagub lainnya, termasuk kepada Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang juga bupati Purwakarta.
“Tentu hal itu domain DPP. Tapi kalau melihat fakta yang ada, sangat mungkin akan mengusung DM, melihat faktanya DM adalah kader yang loyal, konsisten, dan fatsun pada keputusan partai, serta popularitas dan elektabilitas DM juga terus naik,” ujar dia.
Di Bandung, Emil bersikap cuek terhadap usulan DPD Golkar Jabar yang meminta DPP mengubah rekomendasi dukungan terhadap calon gubernur Jabar di pilgub Jabar 2018. Emil tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia pun mempersilakan DPD Golkar Jabar menggambil langkah atau keputusan apa pun terkait pilgub Jabar.
Menurut Emil, Golkar Jabar selalu menunjukkan sikap sama dan kondisi seperti saat ini bukan kejadian hal pertama yang menolak dirinya maju sebagai cagub. “Ya itu mah dari dulu juga selalu begitu. Jadi, silakan saja,” ujar Emil.
Emil pun enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai usulan yang dilakukan DPD Golkar Jabar dalam rapat pleno yang berlangsung pada Jumat (15/12).
DPD I Golkar Jabar menolak keputusan DPP Partai Golkar yang mengusung Ridwan Kamil sebagai cagub. Mereka juga menolak Daniel Muttaqien yang didorong DPP agar menjadi cawagub pendamping Ridwan Kamil. Hasil pleno itu disampaikan ke DPP disertai permintaan DPD Golkar Jabar agar partai berlambang pohon beringin itu tetap mengusung Dedi Mulyadi sebagai cagub.
Alasannya tak lain karena sikap Emil dan Daniel yang selama ini cuek setelah mendapatkan SK dukungan dari Golkar.
Menurut Sekretaris DPD Golkar Jabar Ade Barkah, keduanya tidak pernah berkomunikasi dengan pengurus Golkar Jabar. Mereka juga tidak pernah datang ke kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat. “Sikap keduanya bagai minyak dan air dengan kader Golkar. Hal itu membuat DPD gerah sehingga akan mendesak DPP untuk mencabut SK,” ujar Ade.
Pernyataan Airlangga
Di kantor DPP Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tidak tegas mengatakan menarik dukungan terhadap Emil. Dia hanya menyampaikan, kondisi Golkar dalam menghadapi pemilu dianggap sudah siaga tiga.
Sebab, kurang dari dua minggu lagi segala administrasi terkait usulan surat-surat mengenai pilkada harus diselesaikan. Sehingga, menurut dia, perlu adanya revitalisasi pengurus yang siap bekerja keras di daerah-daerah.
“Kalau kita ingin bangkit, tentu kontestasinya dalam Pemilu 2019 dan pilkada 2018. Jadi, tentunya kita akan konsentrasi kepada Pemilu 2018 dan 2019,” kata Airlangga.
Dia menegaskan, tujuan revitalisasi pengurus Golkar tersebut untuk kemenangan pemilu pada 2018 dan 2019 mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Airlangga membutuhkan sejumlah anggota yang sekaligus lincah.
“Kita membutuhkan pengurus yang lincah karena ini sudah dalam mood menghadapi pemilu. Nah, tentu masing-masing akan sibuk mengurus pemilu legislasi bagi teman-teman yang akan menjadi caleg,” ujar dia.
Ketua DPP Partai Golkar Azis Syamsuddin tidak bisa memberikan kepastian mengenai kebenaran surat pencabutan dukungan terhadap Emil. Menurut dia, fakta mengenai surat tersebut tidak jelas.
Namun demikian, Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily membenarkan surat pencabutan dukungan terhadap Emil. “Ya, benar. Dengan alasan yang tertera dalam surat tersebut,” ujar Ace. (Pengolah: eh ismail).
Ikuti Whatsapp Channel Republika