REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Informasi Pusat menggelar Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapat peringkat pertama untuk kategori kementerian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi prestasi yang diraih kementeriannya. Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan semangat yang selalu ditumbuhkan di lingkungan Kementerian Keuangan. Apalagi, tugas Kementerian Keuangan mengelola keuangan negara yang dimaksimalkan untuk kemakmuran masyarakat.

"Jadi keterbukaan, transparansi dan informasi yang detail itu adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan sebagai kementerian," ujar Sri Mulyani yang ditemui usai menerima penghargaan di Istana Wakil Presiden, Kamis (21/12).

Sri Mulyani mengatakan, penghargaan ini tak lantas membuat Kementerian Keuangan menjadi berpuas diri. Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus memperbaiki transparansi dan memberikan edukasi serta pemahaman publik mengenai APBN maupun keuangan negara.

"Karena ini adalah penting sekali apa yang kita lakukan di dalam keuangan negara akan sangat menentukan masyarakat kita hari ini, dan ke depan," kata Sri Mulyani.

Ketua Komisi Informasi Pusat Tulus Subardjono mengatakan, tingkat pengembalian self-assessment questioner (SAQ) pada 2017 mengalami penurunan sebesar 39,29 persen. Dari 397 badan publik, yang mengembalikan hanya 156.

Adapun, nilai rata-rata pada tahun ini secara kualitatif untuk seluruh kategori mengalami kenaikan 12 persen dibandingkan 2016. Nilai rata-rata tersebut menjadi parameter tingkat keterbukaan informasi badan publik yang masih harus ditingkatkan.

"Hasil pemeringkatan ini bukan suatu ajang kontestasi, tapi harus dimaknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan informasi di Indonesia," ujar Tulus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika