REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Irmadi Lubis mengemukakan, ada kemungkinan koalisi antara PDIP dengan Partai Golkar pada pilkada untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Sumatra Utara 2018. "Soal koalisi PDIP dan Golkar di Pilgub (Pilkada) Sumatra Utara, kemungkinan koalisi itu sangat besar, apalagi PDIP dan Golkar sampai saat ini belum memunculkan cagub," kata Irmadi kepada pers di Jakarta, Jumat (29/12).
Dia mengatakan, PDIP dan Golkar merupakan dua partai yang memiliki tanggung jawab besar. Karena itu wajar bila agak lambat menentukannya. Hal itu, karena kriteria yang diperlukan untuk memimpin Sumut tidak seperti kriteria yang lainnya.
"Sebagai putra Sumut saya berharap pilgub kali ini akan melahirkan seorang gubernur yang benar-benar dibutuhkan Sumut sehingga kita bisa bergerak ke depan karena Sumut jauh ketinggalan dari daerah lain dan hanya korupsi yang meningkat," ujarnya.
Menurut Irmadi, dalam membangun koalisi dengan Golkar, PDIP tidak bicara orang tetapi bicara kriteria. Jika Golkar dan PDIP sudah satu paham soal kriteria yang dibutuhkan Sumut maka kemudian mencari orang yang memenuhi kriteria itu.
Dia mengakui, PDIP dan Golkar sampai sekarang belum menetapkan calon gubernur Sumut yang akan diusung pada Pilkada serentak 2018.
"Memang sangat berat untuk menentukan calon gubernur Sumut karena PDIP, mungkin juga Golkar, sebagai partai yang mendapat kepercayaan terbesar pada pemilihan legislatif 2014, mempunyai tanggung jawab lebih besar bagaimana untuk mendapatkan seorang gubernur Sumut yang cocok kriterianya dengan apa yang dibutuhkan Sumut. Jadi kita harus lihat dulu, Sumut itu apa problemnya dan apa sebetulnya potensi yang ada," tuturnya.
Anggota Fraksi PDIP DPR RI dari Dapil Sumut 1 ini mengatakan, saat ini PDI Perjuangan sangat concern untuk memilih sosok calon gubernur Sumatera Utara yang cocok. Sumatera Utara harus mendapatkan seorang gubernur yang mampu memecahkan masalah di Provinsi Sumatera Utara, yaitu tingginya tingkat korupsi di pemerintahan dengan ditandai banyaknya permasalahan yang ditangani KPK.
"Kalau di daerah itu, pemerintahan termasuk DPRD. Kalau terjadi permasalahan di DPRD tentu tidak akan terlepas dari pemerintah sehingga diperlukan terciptannya tata kelola pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika