REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa masyarakat Sumatra Utara (Sumut) ingin pemerintah yang bersih yang tidak tersandung masalah hukum. Oleh karena itu, dalam mencari calon pemimpin Sumut, Hasto menegaskan, PDIP mencari pemimpin yang kinerja, pengalaman, dan kepemimpinnya baik serta tidak cacat hukum terkait masalah-masalah korupsi.

"Mereka (masyarakat Sumut) juga sebenanrnya perantau. Kalau kita lihat warga Sumut ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Sehingga mereka melihat pemimpin itu dari aspek kinerjanya," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (3/12).

Sumut menjadi salah satu provinsi yang akan diumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur besok pada Kamis (4/12), di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Nama Djarot Saiful Hidayat disebut-sebut akan meramaikan kontestasi Pilgub Sumut.

Hasto pun menanggapi santai perihal munculnya nama mantan Gubernur Jakarta tersebut. "Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat yang punya tugas membantu mengkoordinir di daerah agar terkonsolidasi dengan baik untuk rakyat, tentu saja itu merupakan hal yang positif. Tetapi keputusan nanti akan kami ambil dan kemudian mempertimbangkan banyak aspek," kata Hasto.

Hasto pun mengatakan PDIP selalu membuka dialog dengan partai pendukung pemerintah seperti Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, dan PKB. PDIP juga selalu membuka ruang kerjasama dengan semangat gotong royong.

Ikuti Whatsapp Channel Republika