REPUBLIKA.CO.ID, ARUSHA -- Tanzania siap melakukan sensus di seluruh wilayahnya untuk kuda nil dan buaya. Seorang pejabat senior, Rabu (3/1), mengatakan sensus tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pelestarian hewan liar tersebut.

Tindakan itu dilakukan di tengah laporan yang menunjukkan pemburu gelap sekarang mengincar hewan tersebut untuk diambil giginya, yang memiliki harga menggiurkan di pasar di Asia. Direktur Jenderal Lembaga Penelitian Margasatwa Tanzania, Simon Mduma, mengatakan dalam satu wawancara bahwa sensus populasi kuda nil dan buaya akan diselenggarakan antara Juli dan Agustus tahun ini.

Mduma mengatakan dana buat kegiatan itu telah diajukan. Lembaganya berharap bisa melaksanakan tugas tersebut selama musim kering.

"Sayangnya, kami memperoleh dana dari pemegang saham tahun lalu, ketika musim kering berakhir. Kami gagal sebab pelaksanaan terutama akan dilakukan di sungai dan itu akan melibatkan penelitian darat serta udara," kata pejabat itu, sebagaimana dikutip Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis siang.

Menurut Mduma, pelaksanaan satu-bulan akan dimulai dengan kuda nil dan buaya yang berada di Taman Nasional Tanzania Selatan serta area permainan. Sensus akan melibatkan ahli dari Taman Nasional Tanzania serta Lembaga Penanganan Margasatwa Tanzania.

Sensus terakhir di seluruh negeri tersebut secara khusus buat kuda nil dilaksanakan pada 2001. Hasilnya memperlihatkan ada 20.079 kuda nil.

Tidak diketahui berapa kuda nil yang tersisa di seluruh Afrika. Tapi, selama beberapa dasawarsa berlakangan hewan itu, hewan yang memiliki reputasi sebagai yang paling berbahaya di negeri tersebut telah makin terancam akibat perburuan gelap.

Data statistik memperlihatkan Tanzania memiliki sistem perizinan yang mengizinkan perburuan dan penjualan gigi kuda nil yang dikumpulkan dari hewan yang mati karena sebab alamiah. Namun, izin bagi ekspor gigi kuda nil dibekukan sejak 2004. Itu berarti tak ada gigi kuda nil yang diekspor secara resmi kecuali yang diperoleh melalui perburuan gelap.

Ikuti Whatsapp Channel Republika