REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Intelijen dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib berpendapat jika Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tidak bersinggungan langsung dengan proses politik Pilkada-Pilpres. Hanya saja karena ranah BSSN dalam dunia siber dan perang politik juga ramai di internet sehingga BSSN bisa turut memantau.

"Saya kira Pilkada itu terlepas dari tugas mereka (BSSN), tidak ada kaitan langsung tapi karena ranahnya siber, sementara sekarang ini dunia politik kita sangat dipengaruhi media sosial," ujar Ridlwan kepada Republika.co.id, Jumat (5/1).

Dia mengatakan, kalau saja media sosial diwarnai dengan suasana yang menyenangkan, atau para elite politik membuat meme atau hastag-hastag yang lucu tentu Pilkada akan aman dan BSSN tidak perlu khawatir. Hanya saja tidak jarang yang terjadi justru sebaliknya.

Media sosial justru dijadikan sebagai tempat untuk saling menyerang kandidat lawan, menyebarkan fitnah, berita bohong, sehingga membuat politik semakin memanas. "Jadi saya kira BSSN ini fungsinya harus lebih banyak menciptakan ide-ide atau kalaupun tidak bisa menciptakan, ya dia mengawasi saja dalam konteks identifikasi saja, memonitor suasana di medsos kita. Kalau kemudian suasananya menjadi tidak sehat, ada fitnah ada kebencian, nah itu ranahnya Mabes Polri," terang Ridlwan.

Alasannya, karena BSSN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan seperti halnya sicber polri. Sehingga ketika ada dugaan pidana yang terjadi dalam dunia siber hal ini menjadi kewenangan Bareskrim Polri sebagai lembaga hukum. "Karena dia (BSSN) tidak memiliki kewenangan apa pun untuk menangkap. Itu ranahnya cyber crime polri," ujar Ridlwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika