REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menilai polemik yang mengemuka menjelang Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur merupakan risiko kebijakan pembangunan daerah. Ia juga menganggap terdapat proses pembunuhan karakter.
"Ada sejumlah upaya pembunuhan karakter, termasuk teror yang kerap saya diterima dan keluarga. Jadi terkait apa yang menjadi desus-desus itu, saya sudah biasa," kata Anas, Jumat (5/1).
(Baca: Gus Ipul Terkejut Ada Isu Azwar Anas Mundur)
Perlakuan yang persis seperti ini, kata dia, sudah diterima sejak tahun kedua menjabat ketika menerapkan sejumlah kebijakan, seperti pelarangan pasar modern, memperjuangkan saham bagi rakyat di sektor pertambangan dan sebagainya. "Bahkan, saya dilaporkan melakukan kriminalisasi kebijakan karena kebijakan-kebijakan tersebut," ucapnya.
Selain itu, bupati muda sarat prestasi itu mengaku juga dikirimi berbagai macam gambar di masa lalu untuk mencegah agar tidak mengambil kebijakan-kebijakan tertentu. "Tapi kan saya tetap lanjutkan apa yang baik bagi orang banyak," kata Mas Anas, sapaan akrabnya.
Ia menyebut, membangun daerah memang bukan suatu hal yang mudah dan memiliki banyak tantangan, namun karena dukungan penuh masyarakat dan terbukti banyak perubahan di Banyuwangi maka apapun risikonya harus dijalani.
"Ya ini saya anggap sebagai risikolah, apapun yang datang menghadang untuk kebaikan banyak orang seperti program Rantang Kasih yang memberi makanan bergizi tiap hari ke lansia, program uang saku tiap hari bagi pelajar miskin dan sebagainya, ya itu sudah biasa kami hadapi jika ada yang menyerang terkait momen politik," katanya.
Program-program ekonomi kerakyatan, lanjut dia, berhasil meningkatkan pendapatan per kapita warga Banyuwangi dari Rp 20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada 2016 atau ada kenaikan 99 persen. Angka kemiskinan pun menurun cukup pesat menjadi 8,79 persen pada 2016, jauh lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jatim yang tembus dua digit.
Produk Domestik Regional Bruto naik 104 persen dari Rp 32,46 triliun menjadi Rp 66,34 triliun sehingga Banyuwangi terus menjadi daerah dengan inflasi terendah se-Jatim. "Banyuwangi kan juga sudah punya Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan ratusan izin dan dokumen di satu tempat yang transparan, tanpa pungutan liar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika