REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Belasan ribu personel gabungan akan diturunkan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak di Sumatra Utara. Selain pemilihan Gubernur, ada delapan kabupaten/kota yang juga akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun ini.
Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw mengatakan, ada 14.794 personel Polri dan TNI yang dikerahkan. Jumlah ini masih akan ditambah dengan ribuan personel dari instansi lain, seperti personel Sarpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, SAR, dan Pemadam Kebakaran.
"Kami mendapatkan bantuan 1.250 personel dari Pangdam dan dari kami ada 13.544 personel. Kami juga dibantu personel dari institusi lainnya," kata Paulus saat Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Toba Pengamanan Pilkada Serentak di Sumut di Lapangan Benteng Medan, Sabtu (6/1).
Paulus menyebutkan, anggota Polri yang diturunkan terdiri dari 3.335 personel Polda Sumut dan 10.209 personel Polres/Polresta jajarannya. Pengerahan pasukan ini, lanjutnya, dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan yang mungkin muncul saal pelaksanaan Pilkada. Apalagi, tensi politik di Sumut meningkat beberapa waktu terakhir pasca bongkar pasang pasangan bakal calon kepala daerah yang dilakukan partai politik.
"Semua daerah rawan dan berpotensi terjadi gangguan keamanan. Apalagi saat ini tensi politik agak tinggi beberapa hari terakhir," ujar dia.
Paulus pun mengimbau seluruh pihak untuk ikut mengantisipasi berbagai kerawanan yang berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat. Beberapa di antaranya, yakni kampanye hitam, politik uang, aksi unjuk rasa, masalah daftar pemilih, hingga sengketa Pilkada.
Jenderal bintang dua ini juga mengingatkan setiap personel Polri dan TNI untuk dapat menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada. "Saya optimis kita dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional dan proporsional dengan niatan yang baik," kata Paulus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika