REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Ribuan pendukung pemerintah menggelar demonstrasi di Iran pada Sabtu. Demonstrasi ini sebagai bentuk serangan balasan terhadap demonstrasi antipemerintah yang meluas.
Demonstrasi ini juga untuk menunjukkan dukungan kepada pemerintah setelah AS meminta digelarnya sidang DK PBB untuk bahas gejolak di Iran.
Media negara menunjukkan demonstrasi berlangsung di berbagai kota termasuk Amol, Semnan dan Shadegan. Dalam aksinya demonstran mengibarkan bendera Iran dan meneriakkan slogan "Death to America", "Death to Israel" dan "Death to Britain".
Lebih dari sepekan demonstrasi anti pemerintah telah menyebabkan kerusuhan dan membuat 22 orang tewas. Menurut pejabat Iran, lebih dari 1.000 orang ditangkap, dalam demonstrasi anti-pemerintah terbesar selama hampir satu dekade.
Kerusuhan menyebar ke lebih dari 80 kota dan pedesaan karena ribuan kaum muda dan pekerja kelas Iran menyuarakan kemarahan atas korupsi, pengangguran dan kesenjangan yang melanda Iran.
Menurut kesaksian warga demonstrasi sudah mulai mereda, setelah pemerintah meningkatkan tindakan keras terhadap para pemrotes dengan mengirim pasukan Garda Revolusi ke beberapa provinsi.
Gubernur provinsi di Masyhad timur laut, lokasi demonstrasi dimulai, mengatakan 85 persen tahanan di sana telah dibebaskan usai menandatangani sebuah perjanjian untuk tidak melakukan demonstrasi lagi.
"Mereka yang memiliki catatan kriminal, atau mereka yang dituduh melakukan sabotase seperti membakar sepeda motor atau merusak bangunan umum telah dirujuk ke otoritas pengadilan," kata Gubernur Alireza Rashidian kepada kantor berita ISNA.
Sebuah pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat diadakan untuk membahas demonstrasi tersebut. Sidang PBB ini dilakukan karena usulan Amerika Serikat. Sikap AS ini mendapat kritik karena dinilai ikut serta dalam urusan internal Iran.
"DK PBB menolak usaha AS. untuk membajak mandatnya. Kesalahan FP (foreign policy) lainnya untuk pemerintahan Trump," tulis Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif di akun Twitter-nya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika