REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya meningkatkan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong perekonomian. Sejumlah momentum penting pada 2018 pun diharapkan bisa meningkatkan konsumsi yang merupakan motor penggerak utama perekonomian Indonesia.

"Semakin baiknya penyerapan dan pola belanja kementerian/lembaga perlu dilanjutkan terutama untuk mendorong efektivitas belanja modal dan bantuan sosial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam "Dialog Perkembangan Makro Fiskal 2017 dan Langkah-langkah Kebijakan Makro Fiskal 2018" di Kantor Kemenkeu Jakarta, Senin (8/1).

Beberapa peristiwa yang terjadi pada 2018 diharapkan bisa meningkatkan konsumsi masyarakat. Hal itu seperti perayaan tahun baru dan imlek yang akan terjadi pada kuartal pertama. Kemudian, dilanjutkan dengan perayaan Idul Fitri pada kuartal kedua dan ajang Asian Games 2018 serta pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF pada kuartal ketiga.

Selain itu, momentum tahun politik juga diprediksi akan meningkatkan konsumsi. Sri Mulyani mengaku, kampanye untuk pilkada serentak 2018 sudah mulai terasa sejak kuartal pertama. Pada kuartal keempat pun, menurut Sri Mulyani, konsumsi akan meningkat seiring dengan mulai memasuki tahapan pemilihan presiden dan legislatif.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, realisasi kinerja APBN-P 2017 menunjukkan kinerja positif. Hal itu baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan.

Kepada analis dan pemimpin redaksi media massa, Sri Mulyani memaparkan, realisasi kinerja APBN-P 2017 hingga 8 Januari 2018. Pendapatan negara pada 2017 mencapai Rp 1.659,9 triliun atau mencapai 95,6 persen dari target APBN-P 2017. Realisasi belanja negara mencapai Rp 1.986 triliun atau mencapai 93,1 persen dari target APBN-P 2017. Hal itu menciptakan realisasi defisit sebesar Rp 326,1 triliun. Artinya, defisit anggaran terjaga pada level 2,42 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau masih lebih rendah dari batas maksimal yang ditetapkan dalam APBN-P 2017 sebesar 2,92 persen.

Sri Mulyani menilai, realisasi kinerja fiskal pada 2017 sangat baik. Ia mencatat, meski penerimaan pajak tidak mencapai target, terdapat pertumbuhan sebesar 12 persen jika dibersihkan dari penerimaan hasil program Amnesti Pajak. Ia pun menyoroti keberhasilan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mampu mencatatkan penerimaan melebihi target.

Penerimaan perpajakan pada 2017 mencapai Rp 1.343,4 triliun atau mencapai 91,2 persen dari target APBN-P 2017. "Ini menunjukkan basis penerimaan negara cukup kuat," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, ia menjelaskan kisah positif dalam belanja negara. Ia mengaku, realisasi belanja pada 2017 yang mencapai 92,1 persen menunjukkan kualitas perencanaan dan eksekusi yang membaik. Ia pun menyoroti realisasi belanja modal yang mencapai Rp 199, triliun atau mencapai 89 persen dari target APBN-P 2017.

Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta belanja infrastruktur pada 2018 perlu lebih dioptimalkan dengan pelibatan peran swasta dan BUMN melalui berbagai skema pembiayaan kreatif. Hal itu untuk menjaga defisit namun tetap mendukung target akselerasi pembangunan. "Tata kelola yang baik perlu terus dijaga integritasnya untuk meningkatkan kredibilitas pengelolaan keuangan negara," ujar Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika