REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan DPP PPP mendukung pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus di Pilkada Sumatera Utara (Sumut) mendapatkan penolakan dari beberapa pihak di DPW PPP Sumut. Penolakan ini memuncak ketika Ketua DPW PPP Sumut bersama sekretaris tak hadir saat pendaftaran Djarot-Sihar ke KPUD Sumut Rabu (10/1).
Akibatnya, DPP PPP memutuskan mengganti sementara Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlaungan Lubis dengan Ihsan Nahromi. Namun Sekjen DPP PPP, Arsul Sani membantah pergantian sementara itu disebut pemecatan Yulizar Parlaungan Lubis. "Tidak ada pemecatan atau pemberhentian terhadap Ketua dan Sekretaris DPW PPP Sumut terkait pengajuan cagub/cawagub Sumut," kata Arsul membantah kabar pemecatan tersebut kepada Republika, Rabu (10/1).
Baca, Tolak Usung Djarot-Sihar, Ketua PPP Sumut Dikabarkan Dicopot.
Anggota DPR Komisi III ini menjelaskan yang terjadi adalah karena kedua orang tersebut berhalangan untuk turut dalam pengajuan paslon cagub/cawagub Sumut. Maka, katanya, DPP PPP memutuskan menunjuk dua orang pengurus DPP untuk sementara menggantikan peran ketua dan sekretaris DPW Sumut dalam pendaftaran di KPU Sumut.
"Jadi kedua pengurus DPP yang ditugaskan tersebut menjadi acting atau pelaksana tugas ketua dan sekretaris DPW PPP Sumut," jelasnya.
Yang bersangkutan, tambah Arsul, tetap menjabat ketua dan sekrearis DPW PPP Sumut setelah proses pendaftaran selesai. "Betul. Setelah pendaftaran dinyatakan selesai dan diterima maka kedudukan mereka akan kembali seperti semula," ujarnya.
Ia menegaskan DPP PPP tidak akan mengambil tindakan organisatoris terhadap mereka yang tidak mendukung Djarot-Sihar. Melainkan, DPP PPP akan menempuh langkah-langkah persuasif agar roda kepartaian PPP di Sumut tetap kondusif.